Strategi Bos PLN Lawan Kecemasan Sri Mulyani
CNN Indonesia
Kamis, 05 Okt 2017 20:12 WIB
Cilegon, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) akan melaksanakan serangkaian strategi agar beban pinjaman tidak membengkak setiap tahunnya. Beberapa langkah yang dilakukan yakni meminimalkan nilai pinjaman dengan syarat yang rumit, memperbesar pendanaan dengan skema bunga murah selama masa konstruksi, dan melakukan penyesuaian profil pinjaman jatuh tempo (reprofiling) atas pinjaman dan surat utang yang ada saat ini.
Dengan cara ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir berharap bisa menurunkan beban bunga sebesar Rp1,2 triliun per tahunnya. Target ini jauh lebih efisien dibanding posisi tahun 2016, di mana perusahaan membayar beban bunga sebesar Rp18,28 triliun.
"Hal ini diharapkan dapat menghasilkan potensi penurunan beban bunga sebesar Rp1,2 triliun per tahun, memperpanjang jatuh tempo obligasi minimal 10 tahun ke depan, dan mengurangi debt service pada tahun 2019 hingga 2021 sebesar Rp47 triliun," jelas Sofyan di Serang, Kamis (5/10).
Ia melanjutkan, target ini akan diimbangi dengan penerapan efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan, sehingga pendapatan perusahaan bisa meningkat secara signifikan. Bahkan, ia berharap rasio utang terhadap pendapatan (Debt-Service Ratio) PLN bisa melebihi angka 1, atau kondisi di mana pendapatan bisa membayar semua utang korprorasi.
Menurutnya, langkah efisiensi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2015, bertepatan dengan mulainya perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) megaproyek 35 ribu Megawatt (MW). Ia mengatakan, seluruh PPA ini melalui proses negosiasi, di mana PLN berupaya untuk mendapatkan harga tawar yang baik. Jika seluruh PPA megaproyek ini selesai, ia yakin bahwa BPP pembangkitan PLN di masa depan bisa turun Rp25 triliun per tahun.
Tak hanya itu, sejak tahun 2015, PLN diklaim mampu melakukan efisiensi atas niai kontrak pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement, and Costruction/EPC) sebesar 34 persen.
"PLN berhasil menurunkan harga pembelian listrik di dalam PPA sejak 2015, salah satunya pembelian listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 yang dapat ditekan hingga US$0,044 per Kilowatt-Hour (KWh)," lanjutnya.
Ia melanjutkan, upaya ini ditempuh untuk meningkatkan kemampuan pendanaan mengingat PLN butuh anggaran Rp585 triliun demi melengkapi proyek 35 ribu MW. Adapun, uang itu sebagian besar digelontorkan untuk pembangunan jaringan kelistrikan sebesar Rp385 triliun, sementara pembangkitnya saja membutuhkan dana Rp200 triliun.
Sejak tahun 2015, PLN sudah membangun investasi proyek ketenagalistrikan sebesar Rp371 triliun, di mana Rp142 triliun dari jumlah itu sudah dibayarkan perusahaan melalui kas internal dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, Ia pun menjamin bahwa keuangan perseroan masih sehat, apalagi tambahan saldo utang sejak 2015 pun hanya Rp62 triliun, atau lebih kecil dari pembayarannya.
"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tentu memerlukan banyak biaya, namun kami dapat menjamin bahwa keuangan PLN saat ini masih dalam kondisi sehat," pungkasnya.
Sebelumnya, di dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 yang diterbitkan 19 September 2017 silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti potensi gagal bayar PLN akibat proyeksi utang jatuh tempo yang semakin meningkat dan diiringi dengan performa keuangan yang melemah. Mengutip laporan keuangan PLN per semester I 2017, laba PLN terbilang anjlok 71,64 persen dari Rp7,97 triliun di tahun lalu ke angka Rp2,26 triliun akibat tarif listrik yang tidak naik di tengah meroketnya harga energi primer.
Dengan cara ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir berharap bisa menurunkan beban bunga sebesar Rp1,2 triliun per tahunnya. Target ini jauh lebih efisien dibanding posisi tahun 2016, di mana perusahaan membayar beban bunga sebesar Rp18,28 triliun.
"Hal ini diharapkan dapat menghasilkan potensi penurunan beban bunga sebesar Rp1,2 triliun per tahun, memperpanjang jatuh tempo obligasi minimal 10 tahun ke depan, dan mengurangi debt service pada tahun 2019 hingga 2021 sebesar Rp47 triliun," jelas Sofyan di Serang, Kamis (5/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, langkah efisiensi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2015, bertepatan dengan mulainya perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) megaproyek 35 ribu Megawatt (MW). Ia mengatakan, seluruh PPA ini melalui proses negosiasi, di mana PLN berupaya untuk mendapatkan harga tawar yang baik. Jika seluruh PPA megaproyek ini selesai, ia yakin bahwa BPP pembangkitan PLN di masa depan bisa turun Rp25 triliun per tahun.
Tak hanya itu, sejak tahun 2015, PLN diklaim mampu melakukan efisiensi atas niai kontrak pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement, and Costruction/EPC) sebesar 34 persen.
Ia melanjutkan, upaya ini ditempuh untuk meningkatkan kemampuan pendanaan mengingat PLN butuh anggaran Rp585 triliun demi melengkapi proyek 35 ribu MW. Adapun, uang itu sebagian besar digelontorkan untuk pembangunan jaringan kelistrikan sebesar Rp385 triliun, sementara pembangkitnya saja membutuhkan dana Rp200 triliun.
Sejak tahun 2015, PLN sudah membangun investasi proyek ketenagalistrikan sebesar Rp371 triliun, di mana Rp142 triliun dari jumlah itu sudah dibayarkan perusahaan melalui kas internal dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, Ia pun menjamin bahwa keuangan perseroan masih sehat, apalagi tambahan saldo utang sejak 2015 pun hanya Rp62 triliun, atau lebih kecil dari pembayarannya.
"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tentu memerlukan banyak biaya, namun kami dapat menjamin bahwa keuangan PLN saat ini masih dalam kondisi sehat," pungkasnya.
Lihat juga:Proyek Setrum Jokowi dan Utang Jumbo PLN |
Sebelumnya, di dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 yang diterbitkan 19 September 2017 silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti potensi gagal bayar PLN akibat proyeksi utang jatuh tempo yang semakin meningkat dan diiringi dengan performa keuangan yang melemah. Mengutip laporan keuangan PLN per semester I 2017, laba PLN terbilang anjlok 71,64 persen dari Rp7,97 triliun di tahun lalu ke angka Rp2,26 triliun akibat tarif listrik yang tidak naik di tengah meroketnya harga energi primer.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK