Pemerintah Klaim Tanggungan Utang BUMN Masih Rendah
CNN Indonesia
Sabtu, 07 Okt 2017 12:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengklaim penjaminan utang dan pelaksanaan proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memberatkan ruang fiskal.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, porsi penjaminan masih sekitar 10 persen dari batas maksimal yang dijamin pemerintah sebesar enam persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sekalipun penjaminan pemerintah atas utang BUMN mencapai batas maksimal, dipastikan tetap tidak memberatkan, apalagi sampai melanggar ketentuan perundang-undangan.
Menurut Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara, porsi utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB.
"Saat ini rasio (utang) kita 29 persen, ditambah 6 persen, hanya sekitar 35 persen. Itu masih jauh dari angka 60 persen," kata Suahasil di Kemenkeu, Jumat (6/10).
Belum lagi, sambungnya, tak semua perusahaan pelat merah benar-benar 'dijamin' pemerintah.
Berdasarkan pelaksanaan riil, dari sekitar 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dipercepat oleh pemerintah di bawah komando Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), masih sangat sedikit yang dijamin pemerintah.
"Dari 245 PSN yang ada di KPPIP, yang sudah jalan baru 20 proyek sampai 30 proyek. Itu masih jauh (nilai penjaminan dari maksimal yang bisa dijamin)," imbuhnya.
Namun, ke depan, Suahasil bilang, pemerintah akan terus memperhatikan beban penjaminan tersebut, termasuk memitigasi agar utang para agen pemerintah itu tidak kian membengkak.
Adapun jumlah utang pemerintah pusat telah mencapai Rp3.825 triliun per semester I 2017. Sedangkan total utang BUMN pada periode yang sama mencapai Rp4.091 triliun. Sehingga, jumlahnya mencapai sekitar Rp7.916 triliun, sekitar 63,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, porsi penjaminan masih sekitar 10 persen dari batas maksimal yang dijamin pemerintah sebesar enam persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sekalipun penjaminan pemerintah atas utang BUMN mencapai batas maksimal, dipastikan tetap tidak memberatkan, apalagi sampai melanggar ketentuan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara, porsi utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB.
"Saat ini rasio (utang) kita 29 persen, ditambah 6 persen, hanya sekitar 35 persen. Itu masih jauh dari angka 60 persen," kata Suahasil di Kemenkeu, Jumat (6/10).
Berdasarkan pelaksanaan riil, dari sekitar 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dipercepat oleh pemerintah di bawah komando Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), masih sangat sedikit yang dijamin pemerintah.
"Dari 245 PSN yang ada di KPPIP, yang sudah jalan baru 20 proyek sampai 30 proyek. Itu masih jauh (nilai penjaminan dari maksimal yang bisa dijamin)," imbuhnya.
Namun, ke depan, Suahasil bilang, pemerintah akan terus memperhatikan beban penjaminan tersebut, termasuk memitigasi agar utang para agen pemerintah itu tidak kian membengkak.
Adapun jumlah utang pemerintah pusat telah mencapai Rp3.825 triliun per semester I 2017. Sedangkan total utang BUMN pada periode yang sama mencapai Rp4.091 triliun. Sehingga, jumlahnya mencapai sekitar Rp7.916 triliun, sekitar 63,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
Lihat juga:Strategi Bos PLN Lawan Kecemasan Sri Mulyani |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK