Analisis

Daya Beli dan 'Sentilan' Politik di Telinga Jokowi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Minggu, 08/10/2017 16:29 WIB
Daya Beli dan 'Sentilan' Politik di Telinga Jokowi Jokowi menyebut, telah terjadi pergeseran pola belanja ritel dari offline menjadi online, terlihat dari pertumbuhan sektor jasa angkut dan sewa barang yang melesat. (ANTARA FOTO/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo agaknya tak terima dengan dugaan pelemahan daya beli yang membuat pertumbuhan ekonomi kurang bergairah. Ia menuding, indikator ekonomi yang merosot sengaja dialamatkan untuk pemerintahannya demi tujuan politik.

Ia menyebut, telah terjadi pergeseran pola belanja ritel offline menuju daring (online). Memang, angka pertumbuhan belanja online saat ini masih sulit diukur. Namun, menengok data pertumbuhan sektor jasa angkut dan sewa barang, boleh dibilang daya beli tak kedodoran.

Berdasarkan data yang dikantonginya, sektor jasa angkut merokett 130 persen hingga akhir September 2017, diikuti sewa gudang yang tumbuh 14,7 persen. 

Tak cuma itu, Jokowi bilang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terkerek 12,14 persen. Artinya, ada indikasi konsumsi masyarakat yang dituding suam-suam kuku tak sepenuhnya benar.


“Saya menerima angka tersebut. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi, maka tidak akan ada angka ini,” ujarnya belum lama ini.

Apalagi, lembaga-lembaga pemeringkat internasional, seperti Fitch Rating, Standard and Poor (S&P), dan Moody’s telah meningkatkan peringkat investasi Indonesia.

Bahkan, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 91 dari sebelumnya di posisi 106 dalam indeks kemudahan berbisnis.

Makanya, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku heran dengan pesimisme ekonomi yang timbul. Ia mensinyalir, isu pelemahan daya beli cuma politisasi jelang tahun politik pada 2019 mendatang.

“Isunya, daya beli turun, daya beli turun, yang lihat ya orang politik. Orang politik itu tugasnya kayak itu kok, bikin isu untuk tahun 2019,” imbuh Jokowi.

Indikator ekonomi memang sasaran empuk dan tidak jarang menjadi  manuver politik jelang pesta demokrasi. Tak hanya di Indonesia, isu ini juga sukses memengaruhi opini publik dalam pesta demokrasi di negara-negara lain.

Ambil contoh, pesta pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2012 silam. Saat itu, pesat politik negeri Paman Sam sempat dibumbui isu menurunnya kontribusi sektor manufaktur dan belum pulihnya pertumbuhan ekonomi usai krisis keuangan global tahun 2008.

Isu ini menjadi senjata andalan Partai Republik dalam melawan Presiden Barack Obama, yang kala itu akan mencalonkan diri untuk kedua kalinya.

Daya Beli dan 'Sentilan' Politik di Telinga JokowiJokowi menyebut, telah terjadi pergeseran pola belanja ritel dari offline menjadi online, terlihat dari pertumbuhan sektor jasa angkut dan sewa barang yang melesat. (REUTERS/Beawiharta).

Kejar Target Pertumbuhan

Lalu, dengan sisa dua tahun pemerintahan Jokowi, apakah kelewat dini untuk menilai politisasi dalam isu-isu terkait ekonomi?

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, bukan tidak mungkin isu pelemahan daya beli ditunggangi oleh mereka yang berpikiran politis.

Padahal, saat ini, ekonomi berjalan dengan intervensi teknologi. Artinya, mau tak mau, menggerus kegiatan ekonomi konvensional.

“Setiap ada perubahan, pasti berbahaya. Contoh, dulu ketika ada mobil, usaha ternak kuda dan jasa transportasi menggunakan kuda langsung tutup. Namun, di sisi lain, perubahan ini menciptakan lapangan kerja baru, seperti bengkel dan konstruksi jalan raya,” tutur Rhenald.

Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali punya pendapat berbeda. Menurut dia, kondisi makro ekonomi saat ini cuma punya peluang tipis untuk dijadikan sebagai isu politik. Pasalnya, ia menilai, ekonomi diprediksi masih mampu mencapai target hingga akhir tahun nanti.

Inflasi, misalnya, dengan realisasi tahun berjalan (year to date) sebesar 2,26 persen, ada peluang besar pemerintah bisa mencapai inflasi di angka 4 plus minus 1 persen. Dengan begitu, peluang untuk menyerang Jokowi dari sisi kestabilan harga sangat minim.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi hingga semester I masih di atas 5 persen. Meski angkanya masih di bawah target 5,2 persen, tetapi ada peluang untuk mengejar ketertinggalan di sisa dua kuartal terakhir.

“Selain itu cadangan devisa sudah mencapai titik tertingginya, yakni US$129,4 miliar. Melihat indikator makroekonomi, mungkin iya (celah politisasi makroekonomi jadi sempit),” katanya.

Pun demikian, Jokowi perlu waspada terhadap serangan politik kalau ia menaikkan golongan harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di 2018 nanti. Asalkan, harga kedua kebutuhan itu tak berubah, Jokowi tak perlu ketar-ketir di tahun depan.

Namun, ia menyarankan, untuk mengamankan diri dari serangan politisasi isu ekonomi, tak ada salahnya bila Jokowi melakukan lobi-lobi jelang tahun politik di 2019.

Bahkan, negosiasi politik melalui isu ekonomi pun dinilai sudah terjadi ketika Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Jokowi untuk mengurangi dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam persaingan usaha sektoral.

Jika teriakan ini diamini Jokowi, maka mantan walikota Solo ini berpotensi mendapatkan sokongan pengusaha untuk 2019 mendatang. “Pernyataan kadin itu bisa dibilang negosiasi politik. Kadin tiba-tiba bersuara. Menariknya, BUMN bahkan disuruh bikin jalan tol, kalau menguntungkan jual ke swasta,” paparnya.

Perlambatan Daya Beli

Terlepas dari isu politisasi, kenyataannya konsumsi masyarakat agaknya memang mengendur dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Lihatlah, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, sumbangan konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2017 cuma 2,65 persen. Padahal, tahun sebelumnya, angka ini mampu menembus 2,72 persen dari total PDB.

Sementara, secara laju petumbuhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,95 persen di kuartal II. Pertumbuhan tersebut terbilang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2016 yang mampu mencapai 5,07 persen.

Meski demikian, pemerintah masih optimistis bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat bisa membaik. “Pertumbuhan terjadi di semua segmen masyarakat, semuanya masih relatif positif,” papar Menteri Keuangan Sri Mulyani. (bir)