3 Tahun Jokowi: Harga Pangan Diklaim Tak 'Cekik' Masyarakat

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 17/10/2017 15:16 WIB
3 Tahun Jokowi: Harga Pangan Diklaim Tak 'Cekik' Masyarakat Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan harga pangan nasional tak membebani masyarakat pada tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengklaim persoalan rantai pasok dan distribusi komoditas pangan sudah lebih baik pada tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, hal ini dibuktikan dari tingkat inflasi yang sudah menyusut di tahun ketiga Jokowi memerintah. Tercatat, inflasi secara bulanan (month to month/mtm) September sebesar 0,13 persen.

Sedangkan secara tahun kalender (year t​​o date/ytd) sebesar 2,66 persen dan dalam perhitungan tahunan (year on year/yoy) sebesar 3,72 persen.


Menurut dia, inflasi yang rendah mencerminkan gejolak harga tak terjadi, apalagi sampai mencekik masyarakat. Harga pangan yang rendah juga mencerminkan bahwa distribusi tak terhambat sehingga pasokan pangan melimpah.


"Memang Pak Presiden tekankan agar aksesnya (distribusi) harus bisa didapat. Selain itu, kesediaan bahan pokok, serapan produksi, dan harga turun lalu stabil," ujar Enggar di Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (17/10).

Selain itu, Enggar mengklaim, gagasan penerapan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) telah berhasil memberi jaminan kepada petani dan masyarakat.

"Jadi, bahan pokok yang bisa diproduksi maka wajib diserap. Kemudian, pengendalian harganya kami keluarkan harga acuan, HET," imbuhnya.

Produksi Terserap Cepat

Dari sisi petani, HET membuat seluruh hasil produksi petani terserap dengan cepat, sehingga tak ada yang tertimbun dan menimbulkan kerugian. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) juga ditingkatkan agar mampu menyerap seluruh hasil produksi pertanian.

Sementara itu, masyarakat juga memperoleh harga pangan yang rendah karena penerapan HET tersebut. Sebab, rantai pasok yang dilalui pangan tak lagi berbelit-belit dan menghabiskan banyak biaya seperti dulu.


Enggar mengaku, rantai pasok dan distribusi pangan yang lebih baik menyebabkan pemerintah tak perlu lagi membuka keran impor besar-besaran untuk beberapa komoditas.

Bahkan, beberapa komoditas mengalami kelebihan pasokan hingga bisa diekspor karena struktur produksi dan serapannya dinilai membaik seperti, beras dan bawang merah.