3 Tahun Jokowi, Lakon Marsinah dan Beban Jumbo BPJS Kesehatan

Yuliyanna Fauzie, CNN Indonesia | Jumat, 20/10/2017 08:26 WIB
3 Tahun Jokowi, Lakon Marsinah dan Beban Jumbo BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan terus mengalami tekanan hingga hari ini. Mulai dari jangkauan dan mutu pelayanan hingga beban keuangan yang semakin memberatkan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Marsinah mungkin hampir putus asa lantaran tak mendapat perawatan dari sebuah rumah sakit di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada pertengahan Agustus lalu. Padahal, sakit dari radang usus buntu yang dideritanya kian memburuk.

Pihak rumah sakit beralasan, instansi itu tak memiliki kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara, Marsinah kehabisan pilihan untuk menanggung biaya sakitnya.

"Katanya saya lebih baik cari rumah sakit lain yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan," ujar Marsinah kepada CNNIndonesia.com, awal Oktober lalu.


Akhirnya, perempuan itu harus menahan sakitnya untuk mengadu nasib ke rumah sakit lain. Dengan dibantu putra sulungnya, Ardi, Marsinah menyambangi rumah sakit di kawasan Jakarta Timur.


Beruntung, rumah sakit daerah itu menerimanya dan langsung memberikan perawatan, sembari menyiapkan surat rujukan dari dokter ke BPJS Kesehatan. Tujuannya, agar Marsinah bisa segera dibuatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Begitu surat rujukan keluar di malam yang sama, saya langsung masuk kamar operasi," kisah ibu dengan dua anak itu.


Sementara, kartu kepesertaan langsung diurus anak sulungnya. Selang sehari, BPJS Kesehatan menerima pendaftaran Marsinah dan menanggung seluruh biaya operasi dan inapnya. "Saya juga tidak bayar uang administrasi dan obat, katanya sudah masuk tanggungan," imbuhnya.

Ia bersyukur, meski sempat mendapat penolakan dari rumah sakit. Setidaknya, bisa menyembuhkan sakit dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga, tak sepeser pun dikeluarkannya.

3 Tahun Jokowi: Marsinah dan Beban Berat BPJS (EMBARGO)Pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan sering dikeluhkan. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Persoalan BPJS tak hanya soal kerja sama dengan rumah sakit, namun juga soal beban finansial lembaga itu.

Sejak beralih dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) pada 2014 silam, keuangan BPJS Kesehatan tak pernah abses dari defisit. Padahal, pemerintah memberi nafas bantuan dengan mengalirkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Tercatat, total defisit BPJS Kesehatan dalam tiga tahun terakhir sampai 2016 mencapai Rp15,9 triliun. Sementara PMN yang dikucurkan sebanyak Rp9,1 triliun.

Pada tahun ini, diperkirakan perusahaan akan defisit sampai Rp9 triliun lantaran jumlah penerimaan yang tak sebanding dengan pengeluaran untuk biaya kesehatan masyarakat.


Kendati demikian, sesuai arahan Presiden Jokowi, perusahaan tak ingin mengurangi perannya sebagai penyambung nyawa masyarakat.

Artinya, jalan keluar dengan mengerek besaran iuran peserta dan mengurangi jumlah penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) tak akan diambil.

Sehingga, BPJS Kesehatan dan pemerintahan Jokowi yang kini memasuki tahun ketiganya pun harus putar otak mencari jalan keluar lain agar defisit keuangan bisa ditutup dan kesehatan masyarakat terus terjamin.

"Angka defisit ini diantisipasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit tersebut melalui anggaran negara," kata Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Nopi Hidayat.


Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum ingin berbagi jalan keluar dari sisi anggaran untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan.

Sebab, perkiraannya baru disesuaikan bila telah mendapat hasil audit defisit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun nanti.

"Pemerintah sudah mereview BPJS secara keseluruhan dan beberapa langkah antipasi yang akan dilakukan," kata Askolani.

Cukai Rokok

Nopi bilang, saat ini BPJS Kesehatan dan pemerintah tengah merampungkan kajian untuk mencari sumber pendanaan baru bagi keuangan perusahaan.

Salah satunya, dengan memanfaatkan hasil pungutan cukai rokok dari industri hasil tembakau (IHT) yang disetor kepada negara.


Perusahaan berharap, hal ini menjadi salah satu kompensasi dari produsen rokok yang mencetak masyarakat 'sakit' lantaran merokok. Sehingga, ada sumbangan untuk biaya sakitnya nanti.

Cara lain, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikhususnya untuk program JKN KIS. Lalu, bisa juga menggunakan pembagian beban biaya dari PT Jasa Raharja (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hanya saja, sejumlah jalan keluar itu masih dikaji di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sehingga, masih butuh waktu untuk finalisasi.


3 Tahun Jokowi: Marsinah dan Beban Berat BPJS (EMBARGO)BPJS Kesehatan menyiasati beban keuangannya dengan menggunakan pendapatan dari cukai rokok. (CNN Indonesia/Andry Novelino)


Nilai Iuran Rendah

Sementara, pengamat asuransi Irvan Rahardjo beranggapan, peningkatan besaran iuran justru harus diambil, sembari mengkaji lagi mekanisme klaim. "Saat ini, iuran BPJS Kesehatan terlalu rendah, di bawah keekonomian, terutama untuk peserta mandiri," ujarnya.

Sebab, dari sisi klaim, juga terus meningkat, terutama dari peseta dengan keluhan penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, ginjal, hingga kanker yang menyedot biaya besar.


Tak ketinggalan, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus bertambah dibandingkan peserta mandiri. "Jadi yang klaim paling banyak itu justru orang-orang yang bukan dibayari pemerintah dan bukan penerima upah," imbuhnya.

Untuk itu, sangat mendesak untuk mengkaji kembali iuran dan penerima manfaat BPJS Kesehatan. Salah satunya, dengan menerapkan pembagian biaya kepada peserta mandiri.

BPJS tentu saja, perlu keuangan yang super sehat—untuk membantu para Marsinah lainnya.