Jokowi Ingin Pangkas Pihak Ketiga Penyerap Dana Desa
CNN Indonesia
Kamis, 19 Okt 2017 08:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikannya dan beberapa menteri memastikan dana desa diserap baik melalui program swakelola masyarakat. Dana desa bahkan diharapkan bisa menjadi gaji warga desa.
"Presiden memastikan jangan memakan kontraktor, harus masyarakat. 20 persen untuk gaji sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi," ujar Eko di Istana Bogor, Rabu (18/10).
Kepastian ini diperlukan sebab pemerintah selalu menganggarkan besar untuk dana desa dan bertambah setiap tahun. Tiga tahun lalu Rp20,76 triliun dianggarkan bagi 74.958 desa dan 8.430 kelurahan.
Kini, pemerintah sudah menganggarkan Rp60 triliun dan direncanakan bertambah apabila pendapatan negara bertambah tahun depan.
Kenaikan anggaran berjalan lurus dengan penyerapan dana. Pada 2015, dana desa terserap 82 persen dan September 2017 mencapai 90 persen.
"Jadi itu menunjukkan masyarakat dan perangkat desa mampu belajar, tata kelolanya lebih baik," ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti pengawasan dana desa. Ia mengingingkan pengawasan dimulai dari perencanaan program, penentuan, pengerjaan, hingga manajemen lapangan.
Dalam rapat terbatas, Eko menjelaskan pengawasan kini berjalan aktif sejak dipimpin Bibit Samad Rahardjo. Satgas dana desa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam waktu dekat.
Serupa, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata, Jokowi menginstruksikannya menyederhanakan sistem pertanggungjawaban seiring program swakelola masyarakat.
"Sehingga tidak menimbulkan disinsentif bagi kementerian untuk bisa menjalankan proyek-proyek nya secara swakelola dan penyerapan tenaga kerjanya maksimal," tutur Sri Mulyani.
Tahun depan, pemerintah disebut akan fokus reformulasi alokasi anggaran dana pada desa tertinggal berpenduduk miskin lebih tinggi dibandingkan desa umumnya. Sehingga, desa miskin bisa menerima anggaran lebih besar.
"Presiden memastikan jangan memakan kontraktor, harus masyarakat. 20 persen untuk gaji sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi," ujar Eko di Istana Bogor, Rabu (18/10).
Kepastian ini diperlukan sebab pemerintah selalu menganggarkan besar untuk dana desa dan bertambah setiap tahun. Tiga tahun lalu Rp20,76 triliun dianggarkan bagi 74.958 desa dan 8.430 kelurahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, pemerintah sudah menganggarkan Rp60 triliun dan direncanakan bertambah apabila pendapatan negara bertambah tahun depan.
Kenaikan anggaran berjalan lurus dengan penyerapan dana. Pada 2015, dana desa terserap 82 persen dan September 2017 mencapai 90 persen.
Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti pengawasan dana desa. Ia mengingingkan pengawasan dimulai dari perencanaan program, penentuan, pengerjaan, hingga manajemen lapangan.
Dalam rapat terbatas, Eko menjelaskan pengawasan kini berjalan aktif sejak dipimpin Bibit Samad Rahardjo. Satgas dana desa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam waktu dekat.
Serupa, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata, Jokowi menginstruksikannya menyederhanakan sistem pertanggungjawaban seiring program swakelola masyarakat.
"Sehingga tidak menimbulkan disinsentif bagi kementerian untuk bisa menjalankan proyek-proyek nya secara swakelola dan penyerapan tenaga kerjanya maksimal," tutur Sri Mulyani.
Tahun depan, pemerintah disebut akan fokus reformulasi alokasi anggaran dana pada desa tertinggal berpenduduk miskin lebih tinggi dibandingkan desa umumnya. Sehingga, desa miskin bisa menerima anggaran lebih besar.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK