Arcandra Tarik Omongan Soal Buka Keran Impor Gas 2019
CNN Indonesia
Kamis, 19 Okt 2017 20:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menegaskan Indonesia tak akan melakukan impor gas pada 2019 mendatang. Hal ini sekaligus mengubah perkiraannya pada awal tahun ini yang menyebut pemerintah perlu membuka keran impor pada 2019.
"Saya belum ada keyakinan kalau 2019 kita akan impor, belum ada keyakinan," ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Kamis (19/10).
Ia menjelaskan, ada empat faktor yang membuat perkiraannya berubah. Pertama, pemerintah tengah menyusun ulang perhitungan neraca kebutuhan dan pasokan gas dalam negeri. "Datanya perlu diperbaiki dulu," katanya.
Kedua, pemerintah kembali melakukan penyesuian proyeksi pertumbuhan ekonomi Tanah Air dalam beberapa tahun ke depan. Sebab, pada awal Kabinet Kerja di mulai, pemerintah memperkirakan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen hingga 8 persen pada 2019.
Nyatanya, perekonomian masih tumbuh di kisaran 5,01 persen sampai semester I 2017 lalu. Artinya, bisa saja perkiraan pertumbuhan ekonomi meleset.
Ketiga, dari perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi itu, pemerintah perlu lagi melihat besaran kebutuhan listrik masyarakat. Pasalnya, ia memperkirakan, kebutuhannya pun akan berkurang karena ekonomi tak tumbuh setinggi yang diproyeksikan.
Keempat, pemerintah perlu pula melihat realisasi bauran (mix) energi saat ini. Bila baurannya seimbang dan masih bisa menghasilkan listrik dari sumber-sumber lain, tentu pertimbangan impor gas atau tidak baru bisa ditentukan.
"Kebutuhan dari energy mix ini berapa? Itu nanti kalau dikonversikan, apakah kita butuh impor atau tidak? Karena salah satu pemakai gas terbesar dari listrik," jelasnya.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026, pembangkit listrik tenaga gas akan mengambil porsi 26,7 persen dari bauran energi pada tahun 2026. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan gas sekitar 1.193 Trilion British Thermal Unit (TBTU) atau tiga kali lipat dibanding tahun 2016 sebanyak 606,5 TBTU.
Kendati begitu, Arcandra enggan mengklaim, apakah pasokan gas masih cukup sampai 2019 mendatang. Namun, semua baru akan terjawab bila perhitungan dari empat faktor tadi telah disesuaikan oleh pemerintah.
Sementara, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, realisasi lifting gas mencapai 6.345 MMSCFD atau 88,86 persen dari target 7.140 MMSCFD.
"Saya belum ada keyakinan kalau 2019 kita akan impor, belum ada keyakinan," ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Kamis (19/10).
Ia menjelaskan, ada empat faktor yang membuat perkiraannya berubah. Pertama, pemerintah tengah menyusun ulang perhitungan neraca kebutuhan dan pasokan gas dalam negeri. "Datanya perlu diperbaiki dulu," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, pemerintah kembali melakukan penyesuian proyeksi pertumbuhan ekonomi Tanah Air dalam beberapa tahun ke depan. Sebab, pada awal Kabinet Kerja di mulai, pemerintah memperkirakan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen hingga 8 persen pada 2019.
Nyatanya, perekonomian masih tumbuh di kisaran 5,01 persen sampai semester I 2017 lalu. Artinya, bisa saja perkiraan pertumbuhan ekonomi meleset.
Keempat, pemerintah perlu pula melihat realisasi bauran (mix) energi saat ini. Bila baurannya seimbang dan masih bisa menghasilkan listrik dari sumber-sumber lain, tentu pertimbangan impor gas atau tidak baru bisa ditentukan.
"Kebutuhan dari energy mix ini berapa? Itu nanti kalau dikonversikan, apakah kita butuh impor atau tidak? Karena salah satu pemakai gas terbesar dari listrik," jelasnya.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026, pembangkit listrik tenaga gas akan mengambil porsi 26,7 persen dari bauran energi pada tahun 2026. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan gas sekitar 1.193 Trilion British Thermal Unit (TBTU) atau tiga kali lipat dibanding tahun 2016 sebanyak 606,5 TBTU.
Kendati begitu, Arcandra enggan mengklaim, apakah pasokan gas masih cukup sampai 2019 mendatang. Namun, semua baru akan terjawab bila perhitungan dari empat faktor tadi telah disesuaikan oleh pemerintah.
Sementara, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, realisasi lifting gas mencapai 6.345 MMSCFD atau 88,86 persen dari target 7.140 MMSCFD.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK