Pemerintah Targetkan 10 Korporasi Tani Terbentuk Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan 10 korporasi tani bisa dibentuk tahun depan. Rencananya, program ini merupakan kerja sama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi Eko Putro Sandjojo tidak mengingat betul 10 lokasi tersebut. Namun, beberapa lokasi yang direncanakan terdiri dari Karawang, Pandeglang, Sukabumi, Halmahera Barat, Minahasa, Lampung Timur, dan Sigli.

Adapun, 10 lokasi ini dipilih karena sudah memiliki komoditas unggulan dan paling siap untuk dijadikan percontohan bagi wilayah lainnya. Ia mengambil contoh, rencana pengembangan di Sigli, di mana komoditas unggulan berupa bawang merah sudah bisa diproduksi menjadi industri bawang goreng.

“Di Lampung timur ada udang, ada jagung, ada singkong. Pandeglang ada jagung dan kelapa sementara di Minahasa ada jagung dan kelapa. Ini dipilih karena bisa menjadi showcase bagi wilayah lain,” ujar Eko ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).

Dalam pengembangan korporasi tani ini, pemerintah daerah diminta menentukan jenis komoditas unggulan yang akan dikembangkan dalam skala besar, sementara pemerintah pusat akan memberi insentif dalam bentuk bibit, pupuk, dan infrastruktur dasar. Bahkan, pemerintah pusat juga berencana mencarikan mitra usaha untuk berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa agar pengembangan korporasi tani bisa berjalan dengan baik.

“Adanya jaringan pasca panen, membuat cakupan pasar produk masyarakat bisa meningkat,” tuturnya.

Lihat juga: KLHK Akui Tak Pernah Perintahkan RAPP Hentikan Operasi

Di sisi lain, ia juga berharap Kementerian BUMN bisa memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMD) mendapat jaminan pasar dan juga pembiayaan dari perbankan. Dalam hal ini, Perum Bulog bisa menjadi penyerap akhir produksi korporasi tani. Dengan skala produksi massal dan kepastian penyerap, ia berharap perbankan pelat merah tak perlu khawatir menyalurkan pembiayaan ke korporasi tani.

“Karena nanti ada jaminan offtaker dari Bulog, maka bank bisa kasih kredit ke hal-hal semacam ini,” paparnya.

Melengkapi ucapan Eko, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, 10 lokasi yang dipilih ini merupakan koperasi yang sudah ada (existing) dan terletak di lumbung pangan nasional. Meski sudah memiliki rancangan, ia belum bisa memberitahu anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan korporasi ini.

“Nanti kami lihat (anggarannya), tapi yang jelas 10 koperasi akan kami korporasikan,” tuturnya.

Lihat juga: Baru 5,9 Juta Petani Penerima Subsidi Pupuk yang Terverfikasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya sistem korporasi petani, yakni sebuah sistem di mana petani kecil dikumpulkan untuk membentuk satu mekanisme agribisnis dari hulu ke hilir. Menurutnya, sistem ini diberlakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi hasil pertanian Indonesia.

Ia mengatakan, selama ini paradigma tani Indonesia selalu berkutat di budidaya, yakni hanya menggarap benih dan menjual hasil pertaniannya. Maka dari itu, tak heran jika petani selalu menggantungkan pendapatannya dari Nilai Tukar Petani (NTP).

Namun, jika petani mau masuk ke sektor hilir, tentu itu akan menciptakan keuntungan berkali lipat dibanding hanya sekadar budidaya saja.