Darmin Janjikan Satu Peta Hutan Sumatera Rampung 2018

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 25/10/2017 20:49 WIB
Darmin Janjikan Satu Peta Hutan Sumatera Rampung 2018 Peta besar Kalimantan dan Sumatra dalam rangka kebijakan peta tunggal ini akan menjadi rujukan setiap instansi negara dalam menentukan kebijakan. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berjanji, peta besar Kalimantan dan Sumatra dalam rangka kebijakan peta tunggal (one map policy) bakal rampung pertengahan tahun depan.

Sebelumnya, pemerintah mencetuskan one map policy sejak 2015 silam. Kebijakan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).

Dalam one map policy, pemerintah menyiapkan peta besar berskala 1:50.000 yang akan menjadi rujukan setiap instansi negara saat menentukan kebijakan. Rencananya, ada 85 peta tematik sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.


Peta tersebut berisi informasi geospasial tematik (IGT) dari Kementerian/ Lembaga maupun pemerintah daerah. Misalnya, informasi terkait kehutanan, perkebunan, pertanian, serta pertambangan. Kemudian, pemerintah mengintegrasikan dengan informasi geospasial dasar (IGD).

"Kami akan menyelesaikan peta itu secara nasional, kira-kira sebelum akhir 2019. Tapi, untuk Kalimantan dan Sumatra kami akan selesaikan mungkin pertengahan tahun depan," ujarnya, Selasa (25/10).

Darmin mengungkapkan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah lebih dulu mengebut penyelesaian peta wilayah Kalimatan dan Sumatra. Setelah itu, pemerintah baru merampungkan peta Sulawesi, Papua, dan terakhir Jawa.

"Kalau tanah di Jawa kan (tanah) sudah ada yang menduduki masing-masing," imbuh dia.

Kebijakan one map policy menarik perhatian berbagai lembaga internasional. Namun, ke depan, pemerintah bakal membuat aturan main terkait akses informasi peta tematik rujukan yang tengah disusun oleh Badan Informasi Geospasial.

Dalam hal ini, tidak semua pihak bisa mengunduh informasi yang ada dalam peta. "Akan ada level siapa yang boleh melihat apa. Misalnya, presiden boleh melihat semua, tetapi kementerian ini hanya boleh melihat informasi tertentu saja. Masing-masing ada informasi yang diperbolehkan dan ada yang tidak boleh," pungkasnya.