Sri Mulyani Minta Eximbank Pertebal Pembiayaan UKM

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Minggu, 29/10/2017 09:39 WIB
Sri Mulyani Minta Eximbank Pertebal Pembiayaan UKM Saat ini, portofolio pembiayaan UKM oleh Eximbank baru sekitar 12 persen atau Rp12,01 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp98,83 triliun. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk mempertebal porsi pembiayaan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berorientasi ekspor.

"Perbanyak porsi UKM. Sekarang 12 persen, saya minta harus lebih tinggi lagi," ujar Sri Mulyani dalam acara Peringatan Sewindu Indonesia Eximbank di Semarang, mengutip ANTARA, Sabtu (28/10) malam.

Per September 2017, pembiayaan yang sudah disalurkan LPEI mencapai Rp98,83 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp12,01 triliun atau 12,12 persen mengalir ke pembiayaan usaha kecil menengah ekspor (UKME).


"Penekanan ke UKM harus lebih banyak. Memang, itu tidak mudah dan butuh effort (usaha),” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Peningkatan porsi pembiayaan UKM itu merupakan salah satu catatan yang diberikan oleh Sri Mulyani. Meski begitu, ia juga mengapresiasi capaian yang diraih LPEI sejak didirikan delapan tahun yang lalu.

Pada 2009 silam, aset LPEI hanya Rp11,16 triliun. Per September 2017, aset LPEI telah mencapai Rp108,67 triliun atau tumbuh hampir 10 kali lipat. Pembiayaan LPEI pada 2009 hanya Rp9 triliun kini menjadi Rp97 triliun.

Dari sisi penjaminan, dari Rp300 miliar pada 2009 lalu menjadi Rp8,4 triliiun. Ditambah unit bisnis baru, yaitu asuransi.

"Sudah delapan tahun, apa evaluasi kita? Kalau kita bangga-banggakan volume, pembiayaan, itu satu hal. Saya ingin LPEI semakin fokus dan punya ambisi yang jelas," tegas Sri Mulyani.

Wanita yang akrab dipanggil Ani itu juga meminta LPEI tidak hanya melakukan diversifikasi produk, namun juga diversifikasi pelaku usaha yang akan diberikan pembiayaan. Selain itu, ia juga meminta LPEI juga harus memiliki pusat kajian kebijakan.

"LPEI harus punya pusat 'policy research'. Jadi ada yang bagian mikirin, tidak hanya terima 'muntahan bola' atau konsumen," pungkasnya.