Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) mengaku masih berdiskusi dengan pemerintah terkait pelunasan piutang pemerintah yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun ini. Berdasarkan data perusahaan, pemerintah tercatat memiliki piutang kurang lebih Rp30 triliun.
Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman menyatakan, piutang itu terdiri dari subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp22 triliun dan sisanya digunakan untuk pengadaan bahan bakar untuk TNI.
"Piutang itu berjalan terus ya. Kami sedang diskusi dengan pemerintah, semoga sebagian bisa tahun ini," terang Arif, Kamis (2/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyebut, perusahaan membutuhkan dana tersebut untuk berbagai pengembangan kilang. Menurutnya, dana yang dibutuhkan bisa mencapai US$5 miliar-US$6 miliar.
"Jadi kami memang butuh untuk investasi macam-macam, bayangin saja untuk pengeboran minyak di Blok Mahakam butuh dana US$659 juta," terang Adiatma.
Kendati demikian, belum ada keputusan final kapan pastinya piutang itu akan dibayarkan. Hanya saja, manajemen optimis pemerintah memiliki pertimbangan yang terbaik bagi semua pihak.
"Kami sama pemerintah kan juga bukan business to business, seperti orang tua sama anak. Pemerintah tahu mana yang harus didahulukan," papar dia.
Sementara itu, terkait utang Pertamina sendiri, Arif menyebut pihaknya telah membayar utang jatuh tempo sebesar US$ juta pada September lalu. Selain itu, manajemen juga telah membayar dividen dengan nilai US$120 juta.
Lebih lanjut Arif menyatakan, Pertamina bakal mencari pendanaan untuk proyek selanjutnya melalui project financing atau pembiayaan per proyek. Dengan kata lain, pendanaan tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh proyek yang ada.
"Jadi tidak menerbitkan obligasi, kan kalau obligasi langsung ketarik semua. Kalau project financing tarik satu, terus nanti lagi, ini karena kami kan poyeknya kebanyakan kilang," papar Arif.
(agi/agi)