Pemerintah Tarik Utang Rp7 Triliun dari Lelang Sukuk

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kembali menarik utang dari pasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebesar Rp7 triliun. Jumlah tersebut sama dengan jumlah utang yang ditarik pada lelang SBSN sebelumnya yang digelar pada Selasa (26/9) lalu.

Pada lelang yang digelar kemarin, Selasa (10/10), pemerintah melaksanakan lelang SBSN untuk lima seri SBSN yaitu seri SPNS11042018 (new issuance), PBS013 (reopening), PBS014 (reopening), PBS011 (reopening) dan PBS012 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk mencapai Rp17,32 triliun.

"Total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp7 triliun," jelas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melalui keterangan resmi,dikutip Rabu (11/10).

Lihat juga: Kemenkeu Siapkan Penerbitan Surat Utang Jangka Waktu Unik

Dari kelima seri yang diterbitkan, hanya empat seri yang dimenangkan. Pertama, SPSNS11042018 sebesar Rp2 triliun dari Rp6,08 triliun penawaran yang masuk. Tingkat imbalan SPSNS11042018 adalah diskonto dan jatuh tempo 11 April 2018.

Kedua, PBS013 sebesar Rp2 triliun dengan tingkat imbalan 6,25 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2019. PBS013 mendapatkan penawaran hingga Rp5,72 triliun.

Ketiga, PBS014 sebesar Rp2 triliun dengan tingkat imbalan 6,5 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2021. Terakhir, PBS011 sebesar Rp1 triliun dengan tingkat imbalan 8,75 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2023.

Sementara itu, sukuk negara kelima yang dilelang tetapi tak dimenangkan pemerintah adalah seri PBS012. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri ini mencapai Rp1,14 triliun, dengan imbal hasil (yield) yang diminta mulai dari yang terendah 7,25 persen hingga yang tertinggi 7,69 persen.

Lihat juga: Pemerintah Klaim Tanggungan Utang BUMN Masih Rendah

Sebagai informasi, berdasarkan data DJPPR, total utang pemerintah hingga Agustus 2017 mencapai Rp3.825,79 triliun. Dari total utang tersebut, porsi utang terbesar masih dalam bentuk Surat Berharga Negara yaitu sebesar Rp3.087,95 triliun, sedangkan sisanya dalam bentuk pinjaman.