Mendag Sebut Siap Perang Dagang demi Sawit
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Jumat, 03 Nov 2017 15:02 WIB
Nusa Dua, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, siap memulai perang dagang (trade war) kepada negara-negara yang terus menggempur ekspor Indonesia dengan kampanye negatif dan perlakuan diskriminatif.
Ia mencontohkan hal itu kerap dilakukan negara tujuan ekspor utama komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia. Negara-negara itu antara lain di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Bahkan, kampanye negatif itu telah berulang kali dilakukan.
"Mereka bilang selalu menghindari trade war tapi saya bilang 'kalau Anda memulai trade war, maka kami juga akan melakukan hal yang sama'," ujar Enggar, sapaan akrabnya disela acara 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11).
Menurutnya, perang dagang yang dimaksud bisa saja dilakukan bila sewaktu-waktu Indonesia menghentikan ekspor CPO ke negara-negara tersebut untuk jangka waktu tertentu.
"Sempat terlintas, apakah ini bisa disetop selama satu bulan saja (ekspor CPO ke Eropa)? Apa yang terjadi di Eropa saat musim dingin nanti?" imbuh Enggar.
Selain menghentikan ekspor ke negara-negara tersebut, perang dagang juga bisa dilakukan dengan menghentikan impor beberapa produk dari negara yang bersangkutan.
"Saya bisa saja ganggu impor bubuk susu mereka. Maka, itu bisa menyerang peternak mereka dan itu akan terganggu (kinerja perdagangannya). Makanya, lebih baik kita berlaku adil," tegasnya.
Sementara terhadap berbagai kampanye negatif yang saat ini telah diberikan beberapa negara, Enggar bilang bahwa pemerintah terus memprosesnya dengan tegas. Adapun prosesnya berada di bawah Kementerian Perdagangan langsung melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, ia mengklaim juga mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Duta Besar di negara yang bersangkutan, hingga Kementerian/Lembaga (K/L) yang lain.
"Saya kirim surat, kami bicara formal. Kami kirim surat ke Menteri Uni Eropa dan negara-negara yang berkaitan. Dalam berbagai pertemuan dan forum, terutama yang bilateral, saya sampaikan ini tidak adil dan diskriminatif," jelasnya.
Pernyataan itu, kata Enggar, bukan sekedar ucapan politis belaka. Namun bakal serius dilakukan bila gempuran kampanye negatif terus dilemparkan kepada CPO Indonesia dan negara tak perlu takut.
"Sebanyak 265 juta rakyat Indonesia adalah pasar bagi mereka. Posisi Indonesia saat ini berbeda, pertumbuhan ekonomi kita sekarang nomor tiga di G-20," pungkasnya.
Sebelumnya, di sektor industri sawit, Indonesia mendapat kampanye negatif dari Uni Eropa melalui resolusinya dan penerapan tarif tinggi terhadap bea masuk anti dumping (BMAD) biodiesel yang diberlakukan AS. (gir)
Ia mencontohkan hal itu kerap dilakukan negara tujuan ekspor utama komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia. Negara-negara itu antara lain di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Bahkan, kampanye negatif itu telah berulang kali dilakukan.
"Mereka bilang selalu menghindari trade war tapi saya bilang 'kalau Anda memulai trade war, maka kami juga akan melakukan hal yang sama'," ujar Enggar, sapaan akrabnya disela acara 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, perang dagang yang dimaksud bisa saja dilakukan bila sewaktu-waktu Indonesia menghentikan ekspor CPO ke negara-negara tersebut untuk jangka waktu tertentu.
"Sempat terlintas, apakah ini bisa disetop selama satu bulan saja (ekspor CPO ke Eropa)? Apa yang terjadi di Eropa saat musim dingin nanti?" imbuh Enggar.
"Saya bisa saja ganggu impor bubuk susu mereka. Maka, itu bisa menyerang peternak mereka dan itu akan terganggu (kinerja perdagangannya). Makanya, lebih baik kita berlaku adil," tegasnya.
Sementara terhadap berbagai kampanye negatif yang saat ini telah diberikan beberapa negara, Enggar bilang bahwa pemerintah terus memprosesnya dengan tegas. Adapun prosesnya berada di bawah Kementerian Perdagangan langsung melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, ia mengklaim juga mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Duta Besar di negara yang bersangkutan, hingga Kementerian/Lembaga (K/L) yang lain.
"Saya kirim surat, kami bicara formal. Kami kirim surat ke Menteri Uni Eropa dan negara-negara yang berkaitan. Dalam berbagai pertemuan dan forum, terutama yang bilateral, saya sampaikan ini tidak adil dan diskriminatif," jelasnya.
Pernyataan itu, kata Enggar, bukan sekedar ucapan politis belaka. Namun bakal serius dilakukan bila gempuran kampanye negatif terus dilemparkan kepada CPO Indonesia dan negara tak perlu takut.
"Sebanyak 265 juta rakyat Indonesia adalah pasar bagi mereka. Posisi Indonesia saat ini berbeda, pertumbuhan ekonomi kita sekarang nomor tiga di G-20," pungkasnya.
Sebelumnya, di sektor industri sawit, Indonesia mendapat kampanye negatif dari Uni Eropa melalui resolusinya dan penerapan tarif tinggi terhadap bea masuk anti dumping (BMAD) biodiesel yang diberlakukan AS. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK