Thomas Lembong Kritik Pola Kerja Pemerintah yang 'Melelahkan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengkritik pola kerja pemerintahan di Indonesia yang tidak efisien. Pasalnya, para menteri atau kepala negara masih harus bertatap muka secara langsung untuk menggelar rapat koordinasi.

"Sekarang, kami menghabiskan banyak waktu pada pola kerja yang tidak efisien," ujar Thomas di Gedung Suhartoyo BKPM, Senin (6/7).

Karena capek menghabiskan waktu di jalan, Thomas tak heran jika saat menghadiri rapat, ada rekannya yang malah tertidur. Apalagi dalam satu hari, menteri atau kepala lembaga tidak hanya menghadiri satu rapat.

Lihat juga: Pemerintah Jangan Cepat Puas Diri dengan Kemudahan Berusaha

"Pergi dari satu rapat ke rapat yang lain sebenarnya sangat melelahkan. Kami harus pergi dari satu Kementerian ke Kementerian lain seharian dalam macet, panas, lembab. Saya dulu merasa terganggu karena dalam rapat tersebut rekan-rekan ada yang tidur," ujarnya.

Thomas mengungkapkan permasalahan yang menjadi bahan diskusi dalam rapat sebenarnya bisa dibahas melalui pesan elektronik (e-mail) kelompok. Hal ini, kata Thomas, sudah diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan negara maju.

Jika membalas e-mail masih terasa merepotkan, para menteri dan kepala lembaga bisa menggelar rapat melalui konferensi video dari kantor masing-masing. Saat ini, biaya layanan streaming dengan kualitas gambar dan suara tingkat tinggi sudah jauh lebih murah dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

"Delapan atau sembilan tahun lalu peralatan konferensi video berkualitas tinggi menghabiskan sekitar US$40 ribu hingga US$150 ribu per ruangan. Sekarang bisa mendapatkan kualitas yang sama dengan US$3 ribu per ruangan," ujarnya.

Dengan langkah itu, menurutnya menteri dan kepala negara tidak perlu menghabiskan waktu di jalan untuk menghadiri berbagai rapat koordinasi antar kementerian.

Lihat juga: Belum Ada Upaya Talk Fusion Kantongi Izin Usaha BKPM

Kendati demikian, Thomas menyadari perlu usaha yang besar jika pemerintah ingin mengubah gaya kerjanya menjadi lebih efisien.

Thomas mengingatkan, kebijakan negara dibuat oleh manusia. Jika seorang birokrat dalam kondisi capek atau mengantuk saat menyusun suatu kebijakan, maka kualitas kebijakan yang dihasilkan juga akan terpengaruh.

"Kalau orang capek, mengantuk, kepanasan dan berkeringat, tidak bahagia, jenis kebijakan apa yang Anda pikir akan dihasilkan," ujarnya. (gir)