Trik Bank Pelat Merah Hadapi Susutnya Bunga KUR
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Senin, 13 Nov 2017 10:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menyusut menjadi 7 persen pada 2018, dibandingkan level tahun ini yang sebesar 9 persen.
Penurunan bunga KUR akan menjadi stimulus bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjalankan bisnis. Namun, tak dipungkiri juga menjadi kerikil bagi perusahaan perbankan.
Guna menahan dampak negatif terhadap kinerja keuangan, bank pelat merah mengaku menjalankan strategi khusus agar neraca tak terganggu.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk misalnya, mengaku bakal memperkuat efisiensi biaya agar pendapatan perusahaan tetap terjaga di tengah penurunan bunga KUR tahun depan.
"Terutama kami lakukan efisiensi, lalu kalau tujuh persen itu ada subsidi dari pemerintah," ujar Direktur Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Priyastomo, beberapa waktu lalu.
Perusahaan berencana memindahkan 15 persen karyawan yang berada di bagian support atau layanan pemberian kredit ke bagian pemasaran karena program digitalisasi perusahaan. Pasalnya, melalui digitalisasi, maka biaya operasional akan semakin murah.
"Ada dua yang sudah roll out untuk kredit mikro dan konsumer," kata Priyastomo.
Berdasarkan kinerja BRI, total penyaluran kredit UMKM per 3 November 2017 tercatat sebesar Rp53 triliun. Sementara itu, rerata penyaluran per bulan sekitar Rp5,1 triliun-Rp5,2 triliun.
Khusus untuk sektor produksi, komposisi sudah mencapai 43 persen dari total penyaluran KUR. Tahun depan ia optimis komposisi ini bisa dipertahankan sesuai dengan arahan pemerintah yang mengharuskan penyaluran ke sektor produksi sebesar 40 persen.
Namun demikian, BRI tak menapik jika nasabah di sektor produksi memiliki kriteria yang berbeda dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti ritel atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Sektor produksi itu sistemnya, makanya berbeda dari perdagangan. Kalau perdagangan pemberian jangka waktunya tahunan, kalau ke sektor produksi itu lihat komoditasnya dulu," papar Priyastomo.
Misalnya, sistem pelunasan untuk sektor pertanian harus dilakukan saat musim panen. Artinya, petani wajib membayar lunas seluruh utangnya setelah mendapatkan keuntungan dari panen.
"Kalau tidak begitu, nanti begitu dia musim tanam lagi dia tidak bisa selesaikan kredit nanti bunga jalan terus kan sayang. Kalau panen langsung bayar kan efisien tidak terlalu kena banyak bunga," ungkap Priyastomo.
Dengan begitu, perusahaan pun tetap dapat menjaga rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) nya agar tak menukik tajam. Hingga saat ini, Priyastomo mengaku, NPL khusus KUR secara rata-rata masih dibawah satu persen.
"Jadi NPL tidak tinggi, sekarang bagus. Tidak sampai satu persen. Kalau keseluruhan kredit 2,33 peren, sampai akhir tahun diharapkan sekitar 2,1 persen-2,2 persen," pungkas Priyastomo.
Dalam kesempatan berbeda, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengaku tidak khawatir pendapatannya akan tergerus karena suku bunga KUR turun menjadi tujuh persen. Pasalnya, porsi penyaluran KUR di BNI masih terbilang kecil.
"Kira-kira hanya dua persen dari portofolio kredit kami yang kurang lebih Rp400 triliun," papar Wakil Direktur Utama BNI, Herry Sidharta kepada CNNIndonesia.com.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, BNI menyalurkan kredit sebesar Rp421,4 triliun hingga akhir September 2017. Angka itu meningkat 13,3 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp372,02 triliun.
Dengan demikian, pendapatan bunga yang dihasilkan dari penyaluran KUR sendiri tidak menjadi penopang utama bagi pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
Secara terpisah, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budi Harto mengatakan, perusahaan berharap penurunan suku bunga KUR menjadi tujuh persen bisa membuat penetrasi KUR semakin luas.
"Penetrasi lebih baik, khususnya untuk segmen usaha produksi," kata Catur.
Selain itu, manajemen menilai, pendapatan perusahaan juga tidak akan berdampak negatif karena masih adanya subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah.
"Dampak tidak ada, suku bunga dana mulai turun dan tetap ada subsidi bunga," tegas dia.
BNI mengklaim, total penyaluran KUR pada akhir September 2017 sebesar Rp6,1 triliun. Dalam hal ini, perusahaan mengalokasikan 41 persen dari total KUR tersebut ke sektor produksi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11,98 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, atau naik 32,8 persen dari tahun 2017 sebesar Rp9,02 triliun.
(lav)
Penurunan bunga KUR akan menjadi stimulus bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjalankan bisnis. Namun, tak dipungkiri juga menjadi kerikil bagi perusahaan perbankan.
Guna menahan dampak negatif terhadap kinerja keuangan, bank pelat merah mengaku menjalankan strategi khusus agar neraca tak terganggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terutama kami lakukan efisiensi, lalu kalau tujuh persen itu ada subsidi dari pemerintah," ujar Direktur Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Priyastomo, beberapa waktu lalu.
"Ada dua yang sudah roll out untuk kredit mikro dan konsumer," kata Priyastomo.
Berdasarkan kinerja BRI, total penyaluran kredit UMKM per 3 November 2017 tercatat sebesar Rp53 triliun. Sementara itu, rerata penyaluran per bulan sekitar Rp5,1 triliun-Rp5,2 triliun.
Khusus untuk sektor produksi, komposisi sudah mencapai 43 persen dari total penyaluran KUR. Tahun depan ia optimis komposisi ini bisa dipertahankan sesuai dengan arahan pemerintah yang mengharuskan penyaluran ke sektor produksi sebesar 40 persen.
Namun demikian, BRI tak menapik jika nasabah di sektor produksi memiliki kriteria yang berbeda dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti ritel atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Sektor produksi itu sistemnya, makanya berbeda dari perdagangan. Kalau perdagangan pemberian jangka waktunya tahunan, kalau ke sektor produksi itu lihat komoditasnya dulu," papar Priyastomo.
Misalnya, sistem pelunasan untuk sektor pertanian harus dilakukan saat musim panen. Artinya, petani wajib membayar lunas seluruh utangnya setelah mendapatkan keuntungan dari panen.
"Kalau tidak begitu, nanti begitu dia musim tanam lagi dia tidak bisa selesaikan kredit nanti bunga jalan terus kan sayang. Kalau panen langsung bayar kan efisien tidak terlalu kena banyak bunga," ungkap Priyastomo.
Dengan begitu, perusahaan pun tetap dapat menjaga rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) nya agar tak menukik tajam. Hingga saat ini, Priyastomo mengaku, NPL khusus KUR secara rata-rata masih dibawah satu persen.
"Jadi NPL tidak tinggi, sekarang bagus. Tidak sampai satu persen. Kalau keseluruhan kredit 2,33 peren, sampai akhir tahun diharapkan sekitar 2,1 persen-2,2 persen," pungkas Priyastomo.
 Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma |
Dalam kesempatan berbeda, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengaku tidak khawatir pendapatannya akan tergerus karena suku bunga KUR turun menjadi tujuh persen. Pasalnya, porsi penyaluran KUR di BNI masih terbilang kecil.
"Kira-kira hanya dua persen dari portofolio kredit kami yang kurang lebih Rp400 triliun," papar Wakil Direktur Utama BNI, Herry Sidharta kepada CNNIndonesia.com.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, BNI menyalurkan kredit sebesar Rp421,4 triliun hingga akhir September 2017. Angka itu meningkat 13,3 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp372,02 triliun.
Dengan demikian, pendapatan bunga yang dihasilkan dari penyaluran KUR sendiri tidak menjadi penopang utama bagi pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
Secara terpisah, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budi Harto mengatakan, perusahaan berharap penurunan suku bunga KUR menjadi tujuh persen bisa membuat penetrasi KUR semakin luas.
"Penetrasi lebih baik, khususnya untuk segmen usaha produksi," kata Catur.
Selain itu, manajemen menilai, pendapatan perusahaan juga tidak akan berdampak negatif karena masih adanya subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah.
"Dampak tidak ada, suku bunga dana mulai turun dan tetap ada subsidi bunga," tegas dia.
BNI mengklaim, total penyaluran KUR pada akhir September 2017 sebesar Rp6,1 triliun. Dalam hal ini, perusahaan mengalokasikan 41 persen dari total KUR tersebut ke sektor produksi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11,98 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, atau naik 32,8 persen dari tahun 2017 sebesar Rp9,02 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK