Golongan Listrik Berubah, Pemerintah Buka Polling Masyarakat
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Selasa, 14 Nov 2017 17:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana penyederhanaan golongan daya listrik rumah tangga dalam dua hingga tiga pekan ke depan.
Kementerian juga akan melakukan forum grup diskusi (FGD) dan melakukan pemungutan suara (polling) untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait rencana tersebut.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, sosialisasi dan FGD dilakukan menanggapi masyarakat yang belum merestui rencana pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tersebut.
Pemerintah juga ingin informasi mengenai rencana kebijakan peleburan golongan listrik benar-benar dipahami masyarakat dan diketahui pula seluruh manfaatnya.
"Kami memahaminya, kebijakan ini hanya belum dipahami dengan baik, jadi kita akan jelaskan terus, PLN juga. Maka dilakukan sosialisasi yang luas untuk memastikan manfaatnya kepada masyarakat," ujar Dadan di Kementerian ESDM, Selasa (14/11).
Ia bilang, masyarakat harus tahu bahwa rencana kebijakan ini tak akan membebani karena tarif dasar listrik (TDL) tak naik. Hal itu sesuai komitmen pemerintah dan keputusan yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa peningkatan daya listrik juga tak akan menimbulkan pemborosan pemaksaian listrik, karena tentu bergantung pada karakter pemakaian listrik masing-masing rumah tangga.
"Saya rasa, kalau boros banyak cara untuk masyarakat di rumah agar bisa melakukan pembatasan sendiri dalam menggunakan listrik. Kan bisa saja mereka lakukan kontrol," terang Dadan.
Pemerintah menjamin seluruh pergantian instalansi distribusi listrik itu akan ditanggung oleh PLN, sehingga tak menambah beban bagi masyarakat.
"Tidak ada perubahan harga tarif tenaga listrik. Nanti PLN akan menanggung biaya untuk proses perubahan golongan tarif ini. Semua penggantian MCB itu akan ditanggung oleh PLN," tekannya.
Untuk memulai rangkaian sosialisasi ini, Dadan bilang, Kementerian ESDM akan melakukan FGD dengan para pihak terkait, mulai dari PLN selaku mitra pemerintah hingga masyarakat. Khusus peluncuran polling, pemerintah akan berkoordinasi dengan PLN.
"Masyarakat kan ada perwakilan, misal di asosiasi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mungkin nanti siapa yang akan pasang, mungkin asosiasi pemasang listrik," katanya.
Dengan demikian, rencana kebijakan diharapkan bisa berlanjut dan segera diputuskan oleh pemerintah dan PLN. Sembari melakukan sosialisasi, pemerintah dan perusahaan setrum nasional itu akan terus menghitung persiapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan ini.
"Begitu hasilnya keluar dan kalau secara teknis kami sudah siap, ya segera," imbuhnya.
Jika masyarakat ternyata menolak rencana pemerintah, Dadan mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji kembali kebijakan tersebut.
"Loh, kebijakan itu kalau tidak dibutuhkan di masyarakat ya untuk apa, tapi kan ini bukan di sana intinya. Mungkin masyarakat hanya belum pahami saja," tekannya.
Dalam rencananya, pemerintah akan menghapus golongan daya listrik rumah tangga nonsubsidi dengan kapasitas sebesar 900 voltampere (VA), 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA. Namun, seluruh golongan itu akan dilebur ke 5.500 VA. Hanya saja, dipastikan bahwa golongan penerima subsidi dengan kapasitas 450 VA dan 900 VA tetap ada.
Bersamaan dengan itu, pemerintah memastikan tak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL), meski ada perubahan golongan ini sehingga tak menambah beban masyarakat.
(lav/bir)
Kementerian juga akan melakukan forum grup diskusi (FGD) dan melakukan pemungutan suara (polling) untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait rencana tersebut.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, sosialisasi dan FGD dilakukan menanggapi masyarakat yang belum merestui rencana pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga ingin informasi mengenai rencana kebijakan peleburan golongan listrik benar-benar dipahami masyarakat dan diketahui pula seluruh manfaatnya.
"Kami memahaminya, kebijakan ini hanya belum dipahami dengan baik, jadi kita akan jelaskan terus, PLN juga. Maka dilakukan sosialisasi yang luas untuk memastikan manfaatnya kepada masyarakat," ujar Dadan di Kementerian ESDM, Selasa (14/11).
Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa peningkatan daya listrik juga tak akan menimbulkan pemborosan pemaksaian listrik, karena tentu bergantung pada karakter pemakaian listrik masing-masing rumah tangga.
"Saya rasa, kalau boros banyak cara untuk masyarakat di rumah agar bisa melakukan pembatasan sendiri dalam menggunakan listrik. Kan bisa saja mereka lakukan kontrol," terang Dadan.
Pemerintah menjamin seluruh pergantian instalansi distribusi listrik itu akan ditanggung oleh PLN, sehingga tak menambah beban bagi masyarakat.
"Tidak ada perubahan harga tarif tenaga listrik. Nanti PLN akan menanggung biaya untuk proses perubahan golongan tarif ini. Semua penggantian MCB itu akan ditanggung oleh PLN," tekannya.
Untuk memulai rangkaian sosialisasi ini, Dadan bilang, Kementerian ESDM akan melakukan FGD dengan para pihak terkait, mulai dari PLN selaku mitra pemerintah hingga masyarakat. Khusus peluncuran polling, pemerintah akan berkoordinasi dengan PLN.
"Masyarakat kan ada perwakilan, misal di asosiasi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mungkin nanti siapa yang akan pasang, mungkin asosiasi pemasang listrik," katanya.
Dengan demikian, rencana kebijakan diharapkan bisa berlanjut dan segera diputuskan oleh pemerintah dan PLN. Sembari melakukan sosialisasi, pemerintah dan perusahaan setrum nasional itu akan terus menghitung persiapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan ini.
"Begitu hasilnya keluar dan kalau secara teknis kami sudah siap, ya segera," imbuhnya.
Jika masyarakat ternyata menolak rencana pemerintah, Dadan mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji kembali kebijakan tersebut.
"Loh, kebijakan itu kalau tidak dibutuhkan di masyarakat ya untuk apa, tapi kan ini bukan di sana intinya. Mungkin masyarakat hanya belum pahami saja," tekannya.
Dalam rencananya, pemerintah akan menghapus golongan daya listrik rumah tangga nonsubsidi dengan kapasitas sebesar 900 voltampere (VA), 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA. Namun, seluruh golongan itu akan dilebur ke 5.500 VA. Hanya saja, dipastikan bahwa golongan penerima subsidi dengan kapasitas 450 VA dan 900 VA tetap ada.
Bersamaan dengan itu, pemerintah memastikan tak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL), meski ada perubahan golongan ini sehingga tak menambah beban masyarakat.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK