Holding BUMN Tambang Resmi Terbentuk, Siap Caplok Freeport
Agustiyanti | CNN Indonesia
Jumat, 17 Nov 2017 19:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan telah resmi terbentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Dengan terbentuknya holding tersebut, BUMN pun siap mencaplok saham yang bakal didivestasi Freeport hingga memegang kepemilikan 51 persen.
Melalui PP tersebut, Inalum resmi ditunjuk sebagai induk usaha BUMN di sektor pertambangan. Inalum akan membawahi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk, serta memegang saham minoritas Freeport yang sebelumnya ada di tangan pemerintah langsung.
"PP Sudah terbit, diundangkan 14 November kemarin. Dengan demikian, holding resmi terbentuk, 9,36 persen saham Freeport yang ada di pemerintah juga saat ini dibawah Inalum," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/11).
Adapun tiga BUMN tambang lainnya, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk rencananya akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November mendatang guna meminta persetujuan pemegang saham terkait perubahan status ketiganya dari persero menjadi bukan persero.
"Ada administrasi yang dilakukan, surat-surat, dan akta-akta di Kementerian Keuangan, setelah RUPSLB di 29 November," terang dia.
Kendati sudah bukan persero, menurut Fajar, pemerintah masih memiliki kontrol terhadap BUMN tersebut. Pasalnya, meski telah mengalihkan sahamnya, pemerintah masih memiliki satu saham seri A atau saham Dwiwarna.
"Misalnya, kalau ada penjualan saham, seperti IPO atau right issue, dia tetap harus minta izin DPR," jelas dia.
Setelah tergabung dalam holding, menurut dia, kekuatan permodalan holding BUMN akan mumpuni mendanai pengambilalihan saham yang bakal didivestasi Freeport. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah tak perlu lagi menambah permodalan BUMN tersebut.
"Setelah itu mereka punya modal yang kuat, tidak perlu lagi ada tambahan modal dari pemerintah," ungkap dia.
Adapun hingga kini negosiasi antara Freeport dan Pemerintah Indonesia belum rampung. Sebelumnya, ada perbedaan perhitungan terkait harga saham divestasi Freeport antara Menteri ESDM Ignatius Jonan dan CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.
Jonan mengestimasi harga saham yang akan didivestasi Freeport sebesar 41,46 persen sekitar US$3,45 miliar atau setara Rp46,57 triliun untuk menyerap sisa saham Freeport sebesar 41,64 persen. Sementara itu, harga sisa saham Freeport yang akan didivestasi versi Adkerson mencapai US$5,41 miliar atau setara Rp73,08 triliun.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengaku, pihaknya siap mengambil alih sisa saham yang akan didivestasi Freeport pasca mulai beroperasinya holding BUMN tambang. Ia pun memastikan keuangan holding nantinya akan mumpuni guna melakukan aksi korporasi tersebut.
Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menjelaskan, penyatuan ketiga emiten BUMN tambang dibawah Inalum selaku holding BUMN tambang akan membuat BUMN memiliki kemampuan untuk mengakuisisi sisa saham yang akan didivestasi Freeport.
"Mungkin ketiga emiten ini kalau digabungkan asetnya bisa mencapai sekitar Rp70 triliun hingga Rp80 triliun. Artinya, kemampuan mengakuisisi Freeport akan meyakinkan," terang Alfred belum lama ini. (agi)
Melalui PP tersebut, Inalum resmi ditunjuk sebagai induk usaha BUMN di sektor pertambangan. Inalum akan membawahi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk, serta memegang saham minoritas Freeport yang sebelumnya ada di tangan pemerintah langsung.
"PP Sudah terbit, diundangkan 14 November kemarin. Dengan demikian, holding resmi terbentuk, 9,36 persen saham Freeport yang ada di pemerintah juga saat ini dibawah Inalum," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada administrasi yang dilakukan, surat-surat, dan akta-akta di Kementerian Keuangan, setelah RUPSLB di 29 November," terang dia.
Kendati sudah bukan persero, menurut Fajar, pemerintah masih memiliki kontrol terhadap BUMN tersebut. Pasalnya, meski telah mengalihkan sahamnya, pemerintah masih memiliki satu saham seri A atau saham Dwiwarna.
Setelah tergabung dalam holding, menurut dia, kekuatan permodalan holding BUMN akan mumpuni mendanai pengambilalihan saham yang bakal didivestasi Freeport. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah tak perlu lagi menambah permodalan BUMN tersebut.
"Setelah itu mereka punya modal yang kuat, tidak perlu lagi ada tambahan modal dari pemerintah," ungkap dia.
Adapun hingga kini negosiasi antara Freeport dan Pemerintah Indonesia belum rampung. Sebelumnya, ada perbedaan perhitungan terkait harga saham divestasi Freeport antara Menteri ESDM Ignatius Jonan dan CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.
Jonan mengestimasi harga saham yang akan didivestasi Freeport sebesar 41,46 persen sekitar US$3,45 miliar atau setara Rp46,57 triliun untuk menyerap sisa saham Freeport sebesar 41,64 persen. Sementara itu, harga sisa saham Freeport yang akan didivestasi versi Adkerson mencapai US$5,41 miliar atau setara Rp73,08 triliun.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengaku, pihaknya siap mengambil alih sisa saham yang akan didivestasi Freeport pasca mulai beroperasinya holding BUMN tambang. Ia pun memastikan keuangan holding nantinya akan mumpuni guna melakukan aksi korporasi tersebut.
Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menjelaskan, penyatuan ketiga emiten BUMN tambang dibawah Inalum selaku holding BUMN tambang akan membuat BUMN memiliki kemampuan untuk mengakuisisi sisa saham yang akan didivestasi Freeport.
"Mungkin ketiga emiten ini kalau digabungkan asetnya bisa mencapai sekitar Rp70 triliun hingga Rp80 triliun. Artinya, kemampuan mengakuisisi Freeport akan meyakinkan," terang Alfred belum lama ini. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK