Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan bahwa jumlah nomor tunggal identitas pemodal atau
single investor identification (SID) akan bertambah 4,5 juta di 2018 mendatang. Penambahan jumlah SID hingga berlipat-lipat ini berkat program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Hingga 15 November 2017, jumlah SID sebanyak 1,09 juta. Angka itu tercatat tumbuh 22,93 persen dibandingkan akhir tahun lalu, yakni 894.116 SID. Adapun, lewat program Tapera, nantinya pemerintah mewajibkan seluruh karyawan perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dirinya mengikuti Tapera untuk memiliki rumah.
"
Nah, uniknya, dana yang dikumpulkan akan diinvestasikan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksa dana. Jadi, ini durian runtuh bagi pasar modal," kata Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari, Senin (20/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mempersiapkan pertumbuhan SID secara signifikan tersebut, KSEI mengaku telah siap lantaran memiliki Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses transaksi.
"Jadi, pemerintah bisa tahu total investor berapa, nilai berapa, semua sudah bisa," terang dia.
Namun demikian, ia belum bisa berspekulasi berapa nilai investasi yang akan mengalir di pasar modal dari program Tapera. Sementara itu, pemerintah sendiri belum menetapkan besaran iuran Tapera hingga saat ini.
Pemerintah memastikan program Tapera beroperasional secara penuh pada 2019 mendatang. Pada tahap awal, pemerintah mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi peserta.
“Jika pada tahap pertama efektif, maka penerapan selanjutnya bagi pekerja swasta lebih mudah," imbuh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Sebagai informasi, Tapera merupakan tabungan berkala dalam jangka waktu tertentu yang hanya bisa digunakan untuk pembiayaan rumah dan akan dikembalikan beserta hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
"Ini campur mungkin, reksa dana-nya 600 ribu SID," jelas Friderica.
Secara keseluruhan, ia memandang tahun politik tidak akan menggerus jumlah investor di pasar modal. Namun, ia tak menampik jika tahun politik bisa memengaruhi jumlah rata-rata transaksi di pasar modal.
Sebagaimana diketahui, tahun depan, pemerintah akan menggelar 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. “Jadi yang mungkin turun nilai investasinya," pungkasnya.
(bir)