Penghapusan Persero Holding BUMN Tambang Perlu Konsultasi DPR

Dinda Audriene Mutmainah, CNN Indonesia | Senin, 20/11/2017 17:42 WIB
Penghapusan Persero Holding BUMN Tambang Perlu Konsultasi DPR Pasalnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai, penghapusan status persero pada emiten bursa akan menghilangkan sebagian hak investor minoritas. (CNN Indonesia/ Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai pemerintah perlu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menghilangkan status persero pada perusahaan-perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini juga berlaku untuk rencana pemerintah menghapus status persero pada tiga perusahaan tambang pelat merah yang tercatat di BEI, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, untuk berada di bawah holding BUMN tambang pimpinan PT Inalum (Persero).

"Karena kalau melihat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 pasal 74 sampai 86, ada 13 pasal, konsultasi ke DPR untuk mengubah perseoran ataupun dijual diperlukan," papar Tito, Senin (20/11).


Ia menjelaskan, penghapusan status persero akan menghilangkan sebagian hak investor minoritas. Makanya, selain perlu konsultasi pada DPR, pengendali baru saham tiga emiten tambang itu juga perlu melakukan tender offer.

"Tapi, kami bursa sebagai lembaga, ya kami ikut. Untuk tender offer keputusan juga bukan di bursa sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya hak untuk menentukan," imbuh dia.

Kewajiban tender offer dipandang perlu karena BEI memiliki kewajiban untuk melindungi hak investor, dalam hal ini investor minoritas.

Kendati demikian, Tito mengaku, mendukung pembentukan holding tambang. Namun demikian, perlindungan terhadap investor minoritas dan pembentukan holding merupakan dua hal yang berbeda.

"Antara minority protection dengan holding yang nanti hasilnya bagus menurut saya itu dua hal berbeda,” pungkas Tito.

Sebelumnya, OJK menyebut Aneka Tambang, Timah, dan Bukit Asam tidak perlu melakukan tender offer jika memang tidak ada perubahan pengendali perusahaan.

Adapun, Kementerian BUMN mengumumkan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk melakukan perubahan anggaran dasar karena kepemilikan mayoritas perusahaan yang semula pemerintah menjadi Inalum, di mana 100 persen saham Inalum juga dimiliki pemerintah. (bir)