Pendaftaran Dokumen Lelang Migas Ditunda sampai Akhir 2017

Galih Gumelar , CNN Indonesia | Rabu, 22/11/2017 12:08 WIB
Pendaftaran Dokumen Lelang Migas Ditunda sampai Akhir 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pendaftaran dan akses dokumen lelang Wilayah Kerja Migas tahap I di tahun 2017 diundur sebulan. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pendaftaran dan akses dokumen untuk lelang Wilayah Kerja (WK) Migas tahap I di tahun 2017 diundur sebulan. Jika pada awalnya batas akhir pengembalian kembali dokumen lelang ditenggat 27 November 2017, kini batas akhirnya diundur hingga 31 Desember 2017 mendatang.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, mundurnya tenggat waktu pengembalian dokumen ini disebabkan Peraturan Pemerintah ihwal perpajakan bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split tak kunjung terbit. Padahal, PP ini tadinya diharapkan bisa terbit pada November.

“Intinya kami mengundurkan waktu lelang yang tadinya 27 november menjadi 31 desember 2017 karena menunggu kepastian mengenai rancangan PP Gross Split,” ujar Ego di Kementerian ESDM, Selasa (21/11).


Lebih lanjut ia mengatakan, sebetulnya rancangan PP Gross Split sudah disetujui oleh instansinya, Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), dan pelaku usaha hulu migas yang tergabung di dalam Indonesian Petroleum Association (IPA).

Hal itu ditandai dengan penyerahan surat prakarsa Menteri Keuangan ke Presiden Joko Widodo tertanggal 23 Oktober 2017 silam.

Sementara itu, perusahaan migas menginginkan jaminan hitam di atas putih bahwa perpajakan Gross Split benar-benar bisa diimplementasikan meski sebelumnya menyetujui rancangan tersebut. Maka itu, ia berharap Jokowi bisa segera menandatangani PP tersebut agar investasi hulu migas bisa berjalan.


Terlebih, menurut Ego, sejauh ini sudah ada 20 perusahaan yang telah mengakses dokumen lelang bagi 10 blok migas konvensional sementara dua perusahaan telah mengambil dokumen lelang blok migas non-konvensional.

“Setelah Menteri Keuangan mengirim surat ke Presiden, setelah itu ada surat dari Menteri ESDM. Kalau sudah ditandatangan Presiden, maka panitia antar kementerian bisa segera lakukan harmonisasi dan kami perkirakan ini bisa berjalan sebelum 31 Desember 2017,” paparnya.

Dengan mundurnya lelang tahap migas tahap I, maka ini juga berdampak dengan mundurnya lelang WK tahap II yang sedianya akan dilaksanakan semester II tahun ini. Di dalam lelang WK migas tahap II, pemerintah akan segera melelang kembali blok migas yang tidak laku dalam lelang tahun 2016 kemarin.

Sekadar informasi, pada tahun lalu, pemerintah melelang 14 WK konvensional yang terdiri dari tujuh WK yang dilelang secara terbuka dan tujuh WK yang ditawarkan secara langsung.

Ketujuh WK yang dilelang secara penunjukkan langsung terdiri dari Bukit Barat, Batu Gajah Dua, Kasongan, Ampuh, Ebuny, Onin, Oti, dan West Kaimana. Sementara itu, WK yang tengah dilelang secara terbuka terdiri dari Kasuri II, Munakarra Mamuju, South Coastal Plain Pekanbaru, Suremana I, South East Mandar, dan North Aguni.

“Mungkin kami perkirakan Januari bisa kami mulai lelang tahap II,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pemerintah resmi melelang 10 WK konvensional di helatan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex 2017 di bulan Mei silam. Selain 10 WK konvensional, pemerintah juga melelang lima blok migas non-konvensional yaitu WK Jambi I, Jambi II, West Air Komering, Bungamas, dan Raja. Rencananya, seluruh WK ini nanti akan digarap menggunakan PSC Gross Split.

(lav/lav)