Siapkan Aturan, BI Tegaskan Fintech 'Haram' Pakai Bitcoin

Galih Gumelar , CNN Indonesia | Kamis, 30/11/2017 13:45 WIB
Siapkan Aturan, BI Tegaskan Fintech 'Haram' Pakai Bitcoin Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menandatangani aturan mengenai teknologi finansial (fintech) yang melarang penggunaan mata uang digital (cryptocurrency). (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menandatangani aturan mengenai teknologi finansial (financial technology/fintech) pada Rabu (29/11) malam. Rencananya, aturan ini akan terbit pada hari Senin pekan depan.

Di dalam aturan tersebut, BI akan mempertegas lagi pelarangan transaksi menggunakan mata uang digital (cryptocurrency) seperti bitcoin. Sebab, transaksi bitcoin memiliki banyak risiko.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean mengatakan, penggunaan bitcoin tentu menyalahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017.


Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa rupiah adalah mata uang yang sah di dalam negeri. Di samping itu, peredaran bitcoin pun ilegal, karena tidak terjangkau oleh bank sentral.

“Nanti akan keluar di peraturan fintech yang ditandatangani semalam, itu mengatakan bahwa bitcoin dilarang. Kalau digunakan untuk transaksi antar individu, ya jelas ilegal,” ujar Eni di Depok, Kamis (30/11).

Dalam peraturan tersebut, BI hanya mempertegas larangan transaksi menggunakan bitcoin antar individu saja. Pasalnya, pelarangan bitcoin bagi penyelenggara jasa keuangan sudah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Di dalam beleid itu, penyelenggara jasa keuangan atau bank yang terciduk menggunakan bitcoin sebagai transaksi akan dicabut izinnya dan dikenakan sanksi.

Hanya saja, untuk saat ini, BI belum bisa mengenakan sanksi untuk transaksi bitcoin yang terjadi antar individu. Sebab, peraturan yang dibuat BI hanya bisa menjangkau sampai sistem pembayarannya saja.

Oleh karenanya, BI tidak membebankan sanksi transaksi bitcoin antar individu di peraturan fintech tersebut.


“Seandainya bank berani transaksi bitcoin, kami akan kasih sanksi keras. Tapi yang terjadi adalah, bitcoin ini tidak ditransaksikan melalui penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi kalau untuk individu, kami hanya bisa melarang. Kalau ada risiko ya tanggung sendiri,” tambahnya.

Untuk itu, Eni berharap bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi transaksi bitcoin yang digunakan antar individu. Apalagi menurut Eni, sejauh ini bitcoin digunakan untuk transaksi kejahatan seperti fraud kartu kredit, kloning data, dan tindak kejahatan lainnya.

“Ini bukan mata uang, dan juga tidak boleh digunakan sebagai komoditas untuk menyimpan mata uang. Sebab, harga bitcoin ini juga volatile, naik turun. Suplainya hanya 21 juta, namun demand tidak jelas,” pungkas Eni. (gir/gir)