Sempat Dicoret, Bandara Karawang Siap Dibangun 2032

Lavinda, CNN Indonesia | Sabtu, 02/12/2017 04:01 WIB
Sempat Dicoret, Bandara Karawang Siap Dibangun 2032 Bappeda Kabupaten Karawang mengaku sudah mempersiapkan tata ruang untuk pembangunan Bandara Karawang yang akan siap dibangun dalam jangka 15 tahun mendatang. Ilustrasi (AAP/James Hall/via REUTERS).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang mengungkapkan pihaknya sudah mempersiapkan tata ruang untuk pembangunan Bandara Karawang yang akan siap dibangun dalam jangka waktu 15 tahun mendatang.

"Ya, jadi kami sudah komunikasi dengan Kementerian Perhubungan bahwa Bandara Karawang itu adalah program jangka panjang Kemenhub. Mungkin bisa 10-15 tahun, tapi regulasi sudah disiapkan." ujar kepala Bappeda Kabupaten Karawang Eka Sanatha di Jakarta, Kamis (30/11).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017, Bandara Karawang nantinya akan dioperasikan sebagai Bandara Pengumpul Primer.



Bandara di wilayah Jawa Barat itu juga diperkirakan akan menjadi gerbang utama keluar masuknya penumpang dan barang, sebagai pengganti peran Bandara Internasional Soekarno Hatta

"Saat ini dengan penambahan terminal 3 relatif teratasi kan, tapi suatu saat itu tidak akan terbendung lalu lintas pergergakan orang dan barang masuk itu pintu gerbang utamanya ya jakarta." lanjutnya.

Nantinya, Bandara Karawang ini akan memiliki akses yang strategis. Beberapa proyek infrastruktur seperti kereta cepat, jalan tol layang Jakarta-Cikampek, dan juga Jalan tol Jatiasih-Sadang diperkirakan akan memberikan kemudahan untuk akses menuju bandara tersebut.


Terkait pendanaan, dirinya tidak menutup kemungkinan jika pihak swasta berminat menjadi sumber penyalur investasi untuk proyek pembangunan Bandara Karawang tersebut. Saat ini, Ia mengklaim sudah banyak pihak swasta yang melirik proyek pembangunan tersebut karena lokasinya dianggap strategis.

Sekadar informasi, pemerintah sempat mencoret proyek Bandara Karawang dari daftar Proyek Strategi Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang pencoretan percepatan PSN. Pencoretan proyek tersebut ditengarai karena tidak mendapat dukungan dari Pemda. (ditt)

(lav/lav)