Pemerintah Akan Lelang 16 Proyek Bandara dan Pelabuhan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan lelang terbuka untuk 16 proyek pembangunan bandara dan pelabuhan. Lelang yang direncanakan berlangsung pada Januari 2018 tersebut dapat diikuti oleh perusahaan pelat merah pusat dan daerah, maupun swasta.

"Awalnya, kami mau konservatif supaya by law jika dikerjakan BUMN [dapat] tanpa lelang, lalu kami akan kerjasamakan dengan swasta dengan mayoritas BUMN. Sekarang swasta banyak yang mau [mengerjakan], jadi saya mau lelang," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela gelaran Indonesia Economic Forum: Understanding Indonesia di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (23/11).

Sayangnya, Budi enggan menyebutkan perkiraan nilai keseluruhan lelang proyek-proyek tersebut.

Lihat juga: Penerbangan Ditambah, Makin Mudah ke Sail Sabang

Sebenarnya, ujar Budi, Kemenhub memiliki 20 proyek pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan. Sebanyak empat di antaranya telah dilepas pengerjaan ke BUMN Pelindo dan BUMD.

Budi mengungkapkan, peningkatan konektivitas merupakan keharusan bagi Indonesia. Dengan konektivitas, proses transportasi dan logistik bisa berjalan dengan lancar dan lebih efisien sehingga menekan biaya.

Namun dalam mewujudkannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran BUMN dan swasta untuk bersama-sama membangun. Dengan menggelar lelang, Budi berharap pemerintah akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

"Akan ada pelabuhan dan bandara yang kita lelang terbuka. Biar ada komparasi. Jangan-jangan kalau dengan Pelindo angkanya [angka penawaran] tidak kompetitif tapi dengan swasta bisa kompetitif," jelasnya.

Lihat juga: 9 'Rahasia' Menarik Seputar Bandara

Menurut mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini, swasta berminat masuk untuk bandara atau pelabuhan yang bersifat komersial dan memiliki potensi volume kepadatan yang tinggi. Salah satu bandara yang menurut Budi layak digarap oleh swasta adalah Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima, NTB.

Budi mengungkapkan, pemenang lelang akan mengerjakan proyek dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (PPP) misalnya menggunakan sistem konsesi terbatas untuk jangka waktu tertentu.

Untuk itu, sebelum melakukan lelang, proyek-proyek tersebut harus mendapatkan penilaian (appraisal) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan konsultan independen.

Karenanya, Budi membantah tudingan pemerintah bakal menjual proyek pembangunan dan pengembangan layanan publik tersebut kepada swasta.

Lihat juga: Pengerjaan Apron Bandara Semarang Sudah 100 Persen

"Saya pikir, kami akan buka diri seluasnya tapi yang harus diperhatikan itu dua hal. Pertama, terbatas dan integritas harus terjaga dengan pemerintah," jelasnya.

Kemenhub telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk membantu merealisasikan skema PPP dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

Budi berharap kerja sama dengan ADB ini dapat memberikan konsep dalam bentuk transfer pengetahuan terkait skema kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan infrastruktur di negara lain. (gir)