Pemerintah Salurkan Bansos Nontunai ke 15,6 Juta Keluarga

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara nontunai kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada akhir tahun depan. Pemberian bansos nontunai ini merupakan penggabungan antara pemberian bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan konversi dari penyaluran bansos beras sejahtera (rastra) yang sebelumnya diberikan secara tunai.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan konversi bansos nontunai secara bertahap dengan target realistis mencapai 10 juta KPM pada Agustus 2018. Saat ini, jumlah bansos yang sudah dikonversikan menjadi nontunai baru sekitar 1,28 juta.

"Kami harapkan Januari 2018 bisa 4 juta KPM, Februari 2018 bisa 7 juta KPM, dan Agustus 2018 mencapai 10 juta. Perencanaannya seperti itu," ujar Khofifah di Kementerian BUMN, Senin (4/12).

Kendati begitu, dari sisi nominal, pemberian bansos nontunai tetap sebesar Rp110 ribu per bulan kepada tiap KPM. Penyalurannya, akan disalurkan melalui bank-bank BUMN.

Setelah masuk ke rekening tiap KPM, uang bansos tersebut bisa digunakan di 3.200 Warung Gotong Royong Elektronik (e-Warong) yang dioperasikan oleh koperasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Selain itu, masyarakat juga bisa mencairkan bansos tersebut di 83 ribu agen Himbara dan 2.800 Rumah Pangan Kita (RPK) di bawah koordinasi Perum Bulog.

Lihat juga: Pemerintah Andalkan Dana Bansos Rp162 T Pangkas Kemiskinan

"Kalau tahun ini pencairannya bisa untuk membeli beras, telur, gula, dan minyak. Tahun depan hanya dua item, beras dan telur," katanya.

Adapun jenis komoditas yang bisa dibeli melalui bansos nontunai disederhanakan agar lebih tepat sasaran pada kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat. Sebab, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), dua kebutuhan utama masyarakat adalah beras dan telur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap, pemberian bansos nontunai ini bisa lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan dan fasilitas perbankan kepada masyarakat kecil.

Lihat juga: Gerbang Pembayaran Bikin Pemerintah 'Pede' Salurkan Bansos

"Diharapkan betul-betul bisa meningkatkan kemampuan masyarakat kita yang membutuhkan bansos dan bisa membuat mereka bisa menyisihkan uang agar tidak dimanfaatkan untuk beli beras saja," kata Rini pada kesempatan yang sama.

Bila hal ini terwujud, Rini ingin efek jangka panjangnya bisa membuat ekonomi pedesaan kian meningkat dan memberi sumbangan ke perekonomi Indonesia secara nasional.

Adapun untuk mengejar target tersebut, antar Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understandings/MoU) di Kementerian BUMN pada hari ini. K/L tersebut, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (agi)