Siap Laporan untuk BPK, Jokowi Ingatkan Jangan Korupsi
Lavinda | CNN Indonesia
Selasa, 05 Des 2017 15:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menilai laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bukan sebuah prestasi, tetapi memang kewajiban dalam menggunakan APBN.
Presiden menekankan seluruh pihak agar tidak begitu saja berpuas diri dengan predikat WTP yang diterima pertama kalinya oleh Pemerintah Pusat pada tahun lalu setelah 12 tahun.
Penyataan itu disampaikan Presiden dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa(5/12).
"WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita (pemerintah) dalam menggunakan APBN," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dikutip Antara.
Presiden juga mengingatkan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.
Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, kepercayaan rakyat dapat diperoleh jika pemerintah menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," katanya.
Ia menambahkan, saat pemerintah pusat menerima hasil Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, Presiden mengingatkan bahwa hal itu adalah hasil kerja keras seluruh pihak beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat.
"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan," katanya.
Ke depan, ia justru mengajak semua pihak harus semakin terpacu supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.
"Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," katanya.
Ia menegaskan, hal yang terpenting yakni harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.
"Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan," katanya.
Dengan begitu kata dia, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas.
Menurut dia, kalau sistem itu berjalan, ia meyakini semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk "bermain-main" dengan APBN.
"Saya minta setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK, karena BPK itu mitra pemerintah memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya.
(lav)
Presiden menekankan seluruh pihak agar tidak begitu saja berpuas diri dengan predikat WTP yang diterima pertama kalinya oleh Pemerintah Pusat pada tahun lalu setelah 12 tahun.
Penyataan itu disampaikan Presiden dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa(5/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden juga mengingatkan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.
"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," katanya.
Ia menambahkan, saat pemerintah pusat menerima hasil Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, Presiden mengingatkan bahwa hal itu adalah hasil kerja keras seluruh pihak beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat.
"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan," katanya.
Ke depan, ia justru mengajak semua pihak harus semakin terpacu supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.
"Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," katanya.
Ia menegaskan, hal yang terpenting yakni harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.
"Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan," katanya.
Dengan begitu kata dia, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas.
Menurut dia, kalau sistem itu berjalan, ia meyakini semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk "bermain-main" dengan APBN.
"Saya minta setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK, karena BPK itu mitra pemerintah memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK