Jonan: Divestasi Saham Freeport Soal National Pride

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Selasa, 05/12/2017 17:12 WIB
Jonan: Divestasi Saham Freeport Soal <i>National Pride</i> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menjelaskan, Freeport telah beroperasi 50 tahun di tanah Indonesia, tetapi divestasinya hanya 9,36 persen. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan keberhasilan untuk memiliki sebagian besar saham PT Freeport Indonesia sejatinya merupakan kebanggaan negara (national pride).

Saat ini, 81,28 persen saham PTFI dimiliki oleh perusahaan AS Freeport McMoran Copper and Gold Corp (FCX). Kemudian, PT Indocopper Investama Corp, yang dimiliki oleh FCX, menguasai 9,36 persen lainnya. Sementara, pemerintah Indonesian hanya menguasai 9,36 persen sisanya.

"Konsekuensi [divestasi 51 persen saham Freeport] yang paling besar, yang menurut kita semua tidak bisa dihitung pakai uang itu adalah mengenai national pride. Karena PTFI telah beroperasi 50 tahun di tanah kita tetapi divestasinya hanya 9,36 persen," ujar Jonan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Selasa (5/12).



Selain itu, dengan memiliki 51 persen saham anak usaha dari perusahaan asal AS itu, pemerintah bisa ikut andil dalam pengambilan kebijakan strategis perusahaan.

Misalnya, dalam hal pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan penentuan lokasi pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) perusahaan.

Dari sisi finansial, pemerintah juga bakal mendapat porsi hak maupun kewajiban perusahaan yang lebih besar.

"Setiap tahun Freeport untung atau tidak? Untung! Ya nanti kita dapat 51 persen bagian," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perhubungan ini optimistis divestasi 51 persen saham Freeport kepada pemerintah Indonesia bakal terealisasi, dan bukan cuma angan semata. PTFI disebut telah sepakat untuk merealisasikan divestasi tersebut.


Nantinya, saham Freeport tidak saja menjadi hak pemerintah pusat tetapi juga Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Saat ini, proses negosiasi antara kedua belah pihak terkait rencana tersebut masih berlangsung dan masuk ke tahap perencanaan peraturan (legal drafting) soal akusisi saham. Diperkirakan, negosiasi tersebut bakal mencapai kesimpulan paling lambat akhir tahun ini.

"Insya Allah bisa [divestasi 51 persen saham Freeport]," pungkasnya. (gir/gir)