Lelang Proyek PUPR Melorot, Cuma Rp13,8 Triliun

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 04/01/2018 18:18 WIB
Lelang Proyek PUPR Melorot, Cuma Rp13,8 Triliun Kementerian PUPR mencatat lelang proyek lebih rendah, yaitu Rp13,8 triliun, dibanding tahun lalu sebesar Rp33,02 triliun karena perubahan sistem pengadaan barang. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat jumlah proyek tahun ini yang berhasil dilelang lebih awal sebanyak 2.266 paket dengan nilai Rp13,8 triliun. Angka ini mencapai 34 persen dari total proyek yang disiapkan pada Januari 2018, yakni sebanyak 6.554 paket.

Namun, hasil lelang dini proyek tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian awal tahun lalu. Pada awal tahun lalu, pemerintah sukses melelang sekitar 5.172 paket lebih awal dari total 12 ribu paket senilai Rp33,02 triliun.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, rendahnya jumlah proyek yang berhasil dilelang lebih awal lantaran perubahan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR.


"Karena ada perubahan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan perubahan mekanisme usulan penetapan Pokja ULP," ujar Syarif di kantornya, Kamis (4/1).

Perubahan kelembagaan ULP berupa pemberian wewenang bagi Kepala ULP untuk membentuk tim peneliti. Ini dimaksudkan guna membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan atau seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana atau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP.

Hal ini merupakan amanat dari Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 1011 Tahun 2017 yang mengubah aturan yang tertuang dalam Kepmen Nomor 602 Tahun 2016.

Selain itu, ada pula perubahan dalam hal usulan penetapan Pokja ULP, di mana usulan dari anggota Pokja tidak lagi datang dari satuan kerja (satker) pemilik proyek, tetapi disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Mekanisme ini berarti memperkuat independensi ULP di Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa.

“Diharapkan dengan perubahan ini, proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR akan lebih berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur", imbuhnya.

Meski begitu, Syarif meyakini, seluruh proyek yang telah direncanakan itu tetap bisa berjalan sesuai dengan target, meski belum ditemukan pemenang tendernya. Sebab, pemerintah masih punya waktu untuk melakukan lelang tersebut. "Diharapkan, pada akhir tahun tercapai target yang diinginkan," terang dia.

Secara rinci, jumlah proyek yang berhasil dilelang dini berasal dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Alam sebanyak 1.014 paket dengan nilai mencapai Rp3,56 triliun. Capaian ini sekitar 42 persen dari total proyek yang dilelang pada tahun ini.

Lalu, Ditjen Bina Marga sebanyak 932 paket senilai Rp9,04 triliun dengan persentase mencapai 29 persen dari target proyek lelang. Kemudian, Ditjen Cipta Karya 279 paket senilai Rp1,14 triliun atau sekitar 19 persen dari target.

Selanjutnya, Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak sembilan paket senilai Rp26 miliar atau satu persen dari target dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekitar 12 paket senilai Rp9,3 miliar atau 37 persen.

Terakhir, Balitbang melelang sembilan proyek senilai Rp9,9 miliar atau sudah 6 persen dari target dan Sekretariat Jenderal melelang 12 paket senilai Rp59 miliar atau 97 persen dari target. (bir)