DPR Bentuk Tim Pengawas Impor Beras

SAH, CNN Indonesia | Jumat, 19/01/2018 17:14 WIB

Tim pengawasan impor beras yang dibentuk DPR akan memastikan angka ketersediaan beras yang ada guna mencegah adanya permainan pada harga beras impor. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membentuk tim guna mengawasi kebijakan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras guna menstabilkan harga.

Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, tim ini terdiri dari perwakilan fraksi yang tergabung di komisi VI DPR RI. Pihaknya akan membahas pembentukan tim pengawas tersebut dalam rapat internal.

"Kami akan melakukan rapat internal mungkin pekan depan sudah bisa," ujar Teguh di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Tim pengawas ini, menurut Teguh, akan memastikan angka ketersediaan beras yang ada guna mencegah adanya permainan pada harga beras impor. Pihaknya juga akan memastikan agar beras impor ini benar-benar sampai ke masyarakat.

Lihat juga:

Polisi Gagalkan Penyelundupan 48 Ton Beras dari Semarang

"Jadi pastikan impor itu bukan untuk kepentingannya rente, untuk sekedar mengambil keuntungan," imbuh dia.

Teguh menjelaskan, selisih harga di negara pengimpor beras dan harga jual di pasaran cukup besar. Ia memperkirakan selisihnya bisa mencapai Rp5.000 perkilonya.

Menurut dia, jika memang ada selisih sebesar itu, maka Perusahan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang harus menikmati keuntungan dari selisih harga tersebut.

Lihat juga:

Beras Langka Terjadi Sejak Pemerintah Patok Harga Eceran

Lebih lanjut, Teguh menuturkan, pembentukan tim pengawas ini harus didukung oleh data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna mengetahui data gudang beras. Teguh mengharapkan, adanya sosialisasi dari Kemendag kepada gudang-gudang untuk melapor stoknya.

Pembentukan tim pengawas ini sebenarnya juga merupakan usulan dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Pemerintah, menurut dia, memang perlu diawasi oleh DPR terkait kebijakan impor beras tersebut.

"Terkait tim monitoring, kami minta mereka (DPR) untuk melakukan," ujarnya. (agi/agi)

FOKUS