Pemerintah Perbesar Porsi RDPT di Bandara Kertajati
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Sabtu, 20 Jan 2018 18:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan memperbesar porsi kepemilikan saham dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) di Bandar Udara Internasional Kertajati yang berlokasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat maksimum mencapai 18 persen.
Saat ini, porsi saham untuk RDPT sebesar 13 persen dari total kepemilikan saham. Adapun sisa saham Bandara Kertajati dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Angkasa Pura (AP II) masing-masing 62 persen dan 25 persen.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pemerintah memperbesar porsi saham RDPT, karena kebanjiran minat investasi dari investor, seperti sesama BUMN, swasta, hingga asing.
"RDPT sebenarnya lebih banyak yang minat. Jadi kami akan exercise untuk pemerintah daerah (BIJB) dan AP II untuk mengurangi share (porsi kepemilikan saham), supaya RDPT lebih besar," ujar Budi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jumat (19/1).
Kendati begitu, ketetapan porsi masing-masing kepemilikan saham baru akan diputuskan pada pekan depan, Senin (23/1). Pada saat itu akan dilakukan penandatangan kesepahaman (Memorandum of Understandings/MoU) dari para pihak yang terlibat.
Kendati demikian, Budi mengestimasi, jumlah investasi dari RDPT akan lebih dari Rp300 miliar. Pasalnya, investasi yang masuk Rp300 miliar memperhitungkan porsi RDPT sebesar 13 persen. Sementara itu, penawaran porsi saham dalam bentuk RDPT baru akan dilakukan sekitar dua bulan mendatang.
Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra, sudah ada beberapa BUMN yang menyatakan ketertarikan untuk menempatkan modalnya dalam bentuk RDPT di proyek Bandara Kertajati.
"Sudah ada beberapa, seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan beberapa asuransi dana pensiun. Tapi belum ada dari asing," kata Virda pada kesempatan yang sama.
Namun, Virda mengestimasi, jumlah investor yang akan memiliki saham Bandara Kertajati dengan skema RDPT ini tak lebih dari 10 investor. "Mungkin di bawah 10 investor karena size-nya tidak besar, maksimum kan 18 persen. Jadi tidak bisa dibagi dengan banyak investor. Mudah-mudahan ada kombinasi antara swasta dan BUMN," imbuhnya.
Sayang, Virda belum membagi estimasi berapa sekiranya porsi saham BIJB ke depan bila memang ada pengurangan lantaran harus membagi porsi ke pemilikan saham dalam bentuk RDPT itu.
Namun, Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin memberi sinyal bahwa porsi kepemilikan saham yang akan dialokasikan ke RDPT berasal dari porsi saham AP II. Sebab, ia mengestimasi, kepemilikan saham AP II akan ada di kisaran 20-25 persen.
"Kami yang ambil porsi direct equity 20-25 persen, biar pemegang saham yang memutuskan, tapi angkanya sudah fix di kisaran itu, sekitar Rp800-960 miliar," ungkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik rencana tersebut, karena memperluas ruang bagi swasta berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Dengan demikian, proyek infrastruktur tak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keuangan perusahaan pelat merah.
"Dengan itu swasta masuk. Jadi kami buktikan sistem pendanaan itu tidak pemerintah lagi, semua tidak lagi BUMN juga, tapi swasta bisa masuk sesuai dengan instruksi Presiden," katanya.
Rapat terakhir Bandara Kertajati di bawah koordinasi Luhut kemarin, menetapkan bahwa Kerja Sama Operasi (KSO) bandara tersebut akan berlangsung selama 17 tahun ke depan. Adapun target operasi tetap diupayakan pada kuartal I 2018 ini.
"Untuk investasi sekitar Rp1,4 triliun additional. Total keseluruhan investasi Rp3 triliun," pungkas Luhut. (agi)
Saat ini, porsi saham untuk RDPT sebesar 13 persen dari total kepemilikan saham. Adapun sisa saham Bandara Kertajati dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Angkasa Pura (AP II) masing-masing 62 persen dan 25 persen.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pemerintah memperbesar porsi saham RDPT, karena kebanjiran minat investasi dari investor, seperti sesama BUMN, swasta, hingga asing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati begitu, ketetapan porsi masing-masing kepemilikan saham baru akan diputuskan pada pekan depan, Senin (23/1). Pada saat itu akan dilakukan penandatangan kesepahaman (Memorandum of Understandings/MoU) dari para pihak yang terlibat.
Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra, sudah ada beberapa BUMN yang menyatakan ketertarikan untuk menempatkan modalnya dalam bentuk RDPT di proyek Bandara Kertajati.
"Sudah ada beberapa, seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan beberapa asuransi dana pensiun. Tapi belum ada dari asing," kata Virda pada kesempatan yang sama.
Namun, Virda mengestimasi, jumlah investor yang akan memiliki saham Bandara Kertajati dengan skema RDPT ini tak lebih dari 10 investor. "Mungkin di bawah 10 investor karena size-nya tidak besar, maksimum kan 18 persen. Jadi tidak bisa dibagi dengan banyak investor. Mudah-mudahan ada kombinasi antara swasta dan BUMN," imbuhnya.
Sayang, Virda belum membagi estimasi berapa sekiranya porsi saham BIJB ke depan bila memang ada pengurangan lantaran harus membagi porsi ke pemilikan saham dalam bentuk RDPT itu.
Namun, Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin memberi sinyal bahwa porsi kepemilikan saham yang akan dialokasikan ke RDPT berasal dari porsi saham AP II. Sebab, ia mengestimasi, kepemilikan saham AP II akan ada di kisaran 20-25 persen.
"Kami yang ambil porsi direct equity 20-25 persen, biar pemegang saham yang memutuskan, tapi angkanya sudah fix di kisaran itu, sekitar Rp800-960 miliar," ungkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik rencana tersebut, karena memperluas ruang bagi swasta berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Dengan demikian, proyek infrastruktur tak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keuangan perusahaan pelat merah.
"Dengan itu swasta masuk. Jadi kami buktikan sistem pendanaan itu tidak pemerintah lagi, semua tidak lagi BUMN juga, tapi swasta bisa masuk sesuai dengan instruksi Presiden," katanya.
Rapat terakhir Bandara Kertajati di bawah koordinasi Luhut kemarin, menetapkan bahwa Kerja Sama Operasi (KSO) bandara tersebut akan berlangsung selama 17 tahun ke depan. Adapun target operasi tetap diupayakan pada kuartal I 2018 ini.
"Untuk investasi sekitar Rp1,4 triliun additional. Total keseluruhan investasi Rp3 triliun," pungkas Luhut. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK