Sri Mulyani Harap Birokrasi Tak Hambat Naiknya Peringkat EODB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, masalah birokrasi yang dihadapi pelaku usaha dalam menanamkan modalnya di Indonesia bukan penghambat utama bagi Indonesia dalam meningkatkan peringkat indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). Ia berharap, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memahami bahwa mereka memilik peran penting di dalam meningkatkan persepsi investor.

Sri Mulyani menerangkan, pemerintah memang memasang target 40 besar EoDB di tahun 2019 mendatang. Namun, menurutnya, keinginan pemerintah tersebut bukan semata-mata ingin meningkatkan peringkat saja. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bilang, indeks EoDB mencerminkan potensi peningkatan produktivitas di suatu negara.

Berdasarkan data Bank Dunia, indeks EoDB di tahun 2018 ini berada di angka 72, atau naik 37 peringkat dalam kurun dua tahun terakhir.

“EoDB ini poinnya adalah suatu negara tidak akan menarik, kalau tidak memiliki potensi menghasilkan positive return. EoDB ini seharusnya bisa memudahkan orang untuk translate dari ide menjadi kegiatan produktif, dan di situ tercipta capital accumulation. Maka dari itu, bagaimana caranya agar birokrasi ini tidak menjadi penghalang bagi capital accumulation tersebut,” jelas Sri Mulyani di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (22/1).

Lihat juga: Sri Mulyani Sebut Narkoba Gerus Daya Beli Masyarakat

Maka dari itu, menurut dia, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kementerian dan lembaga sangat penting untuk mengatasi hal tersebut. Dalam hal ini, ia berharap proses rekrutmen PNS di tahun kemarin benar-benar bisa menjaring SDM yang baik, sehingga aparatur sipil negara benar-benar bisa memanfaatkan kapasitasnya untuk mendorong perbaikan ekonomi.

Apalagi, tahun 2018 dianggap sebagai momentum yang baik setelah ekonomi Indonesia dihantam gejolak eksternal dalam tiga tahun belakangan.

“Dari sekian juta pelamar CPNS, yang diterima hanya puluhan ribu saja. Ini kan asumsinya pemerintah merekrut yang benar-benar top of the top. Jangan sampai mereka dalam enam bulan masuk. pemerintahan malah jadi bodoh. Sebab di tahun 2018 ini, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ini harus memperkuat momentum,” tuturnya.

Lihat juga: Menkeu Sri Mulyani Kaji 'Diskon' PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi Asman Abnur menambahkan, rekrutmen PNS memang saat yang tepat dalam mereformasi birokrasi dan manajemen SDM di dalam tubuh instansi pemerintahan. Ia juga yakin, seharusnya orang-orang yang lolos seleksi benar-benar SDM tepat karena seleksinya dianggap ketat.

Menurut data Kemenpan RB, total pelamar seleksi PNS di tahun lalu mencapai 2,43 juta orang yang memperebutkan 33.156 kursi pekerjaan. Dengan demikian, hanya 1,36 persen pelamar saja yang berhak diterima sebagai abdi negara.

“Pemerintah bertahun-tahun sudah moratorium penerimaan PNS dan ini saatnya memperbaiki sistem manajemen SDM. Pada awalnya, kami akui reformasi berjalan lamban, namun hasilnya bisa kami rasakan, salah satunya melalui indikator EoDB,” terang Asman. (agi)