Pemerintah Bakal Jajakan Surat Utang Lewat Fintech

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menjual Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mengestimasi penjualan SBN Ritel oleh fintech bisa dilakukan mulai Mei 2018 dengan skema proyek uji coba (pilot project).

Direktur Surat Utang DJPPR Kemenkeu Lotto Srianita Ginting mengatakan, akan ada dua fintech yang menjual SBN Ritel. Salah satunya ialah PT Investree Radhika Jaya. Sayang, ia masih enggan menyebut satu fintech lagi yang akan ikut memasarkan SBN Ritel pemerintah.

Lihat juga: Kembali Lelang Surat Utang, Pemerintah Himpun Rp17,55 Triliun

"Saat ini sedang dalam tahap penyiapan sistem dalam skema pilot project yang pesertanya terdiri dari enam bank, satu perusahaan efek, dan dua perusahaan fintech, termasuk salah satunya Investree," ujar Lotto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/1).

Khususnya untuk fintech, Lotto mengatakan, pemerintah sengaja melibatkan fintech lantaran perkembangan transaksi digital tengah meningkat, khususnya di kalangan anak muda.

"Kami harapkan melalui tambahan jenis mitra distribusi ini, dapat menjangkau lebih banyak lagi investor usia muda, seperti usia 18-45 tahun," terangnya.

Kendati begitu, Lotto bilang, pemerintah tak memasang target tertentu kepada fintech mengenai jumlah SBN Ritel yang dapat dijual. Pasalnya, penjualan melalui fintech masih diuji coba.

Hanya saja, secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penjualan SBN Ritel tahun ini bisa mencapai Rp2,11 triliun atau sekitar lima persen dari total target penjualan SBN Bruto yang mencapai Rp42,32 triliun.

Koordinasi dengan OJK

Lotto menyatakan, sembilan perusahaan yang akan menjual SBN Ritel telah dikoordinasikan pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku wasit industri jasa keuangan, termasuk untuk fintech.

Lihat juga: Ganjar Sebut Jateng Akan Rilis Obligasi Minimal Rp1 Triliun

Bersamaan dengan koordinasi ini, Lotto menilai, pemerintah tak khawatir dengan kelayakan fintech untuk ikut memasarkan SBN Ritel pemerintah, sekalipun belum ada landasan hukum yang mengatur bahwa fintech bisa turut memasarkan SBN Ritel.

Sebab, aturan main bagi fintech saat ini berupa Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending/P2P Lending) belum mengatur ketentuan penjualan SBN Ritel ini.

"Kami koordinasi dengan OJK secara baik, jadi sepertinya akan lancar saja," pungkasnya. (gir)