OJK Sebut Pemprov Penerbit Obligasi Daerah Bertambah Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jumlah pemerintah provinsi (Pemprov) yang berminat untuk menerbitkan obligasi daerah bertambah dari semula hanya tiga daerah menjadi beberapa provinsi yang ada di empat pulau besar di Indonesia.

Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal mengungkapkan, minat itu ditunjukan oleh beberapa provinsi yang berada di empat pulau yakni, pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Sayangnya, ia belum bisa menyebut Pemprov yang lebih spesifik saat ini.

Lihat juga: Pemerintah Bakal Jajakan Surat Utang Lewat Fintech

"Ada beberapa yang memang tahap sekarang ini sedang melakukan koordinasi," ucap Hoesen, Jumat (2/2).

Untuk saat ini, OJK telah menetapkan beberapa Pemprov yang akan menjadi proyek percontohan (pilot project), yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Namun, hal ini juga akan bergantung dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi keputusannya bukan pada kami saja," imbuh Hoesen.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi memaparkan, dari tiga Pemprov yang dijadikan pilot project, sejauh ini baru Jawa Tengah yang sudah melakukan proses awal penerbitan obligasi daerah. Bila sesuai dengan target, maka Jawa Tengah bisa merilis obligasi daerah pada 2019 mendatang.

"Kalau kami lihat jangka waktu (proses) mungkin bisa sampai akhir tahun ini, karena prosesnya masih cukup panjang," ucap Fahri.

Masalahnya, lanjut Fahri, Pemprov Jawa Tengah masih harus menyampaikan rencana penerbitan obligasi daerah kepada DPRD setempat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu, tahapan selanjutnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lihat juga: Terbitkan Obligasi Daerah, Jateng Buka Contact Center

"Ini mereka masih di tahap awal, jadi masih persiapan daerahnya," ucap Fahri.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, provinsi Jawa Tengah akan merilis obligasi daerah minimal Rp1 triliun. Angka itu sesuai dengan hitung-hitungan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dan Kemenkeu.

“Kami mau pemanasan dulu, jadi saya sarankan lebih baik mulai 2019. 2018 persiapan dan kami matangkan betul mana saja yang mau dibiayai, berapa jumlahnya, dan regulasi dimatangkan antara Gubernur dan DPRD. Kalau itu sudah semua bicara, ya maka 2019 bisa dijalankan,” kata Ganjar. (lav/bir)