OJK Dorong Penerbitan Surat Utang 'Hijau' untuk Infrastruktur

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Selasa, 30/01/2018 20:45 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong penerbitan surat utang 'hijau' (green bond) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong penerbitan surat utang 'hijau' (green bond) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong penerbitan surat utang 'hijau' (green bond) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Wimboh ]saat menjadi pembicara diskusi panel dalam forum Private Finance for Sustainable Development yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk sesi Principles and Policies di Paris, Senin (29/1).



Menurut Wimboh, ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu, inovasi, inklusif, integrasi dan infrastruktur.

“Pembiayaan sustainable development saat ini juga kami arahkan melalui pasar modal dengan dikeluarkannya regulasi yang mendorong diterbitkannya green bond di Indonesia,” katanya.

Untuk membangun infrastruktur, lanjut Wimboh pengembangan blended finance menjadi penting sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia khususnya dengan mendorong pembiayaan dari pasar modal.

Sementara itu, terkait dengan penyediaan dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, Wimboh juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM dengan menyediakan subsidi bunga bagi kredit UMKM.

Dalam forum ini, Wimboh mengatakan peran regulator keuangan seharusnya tidak semata-mata fokus pada stabilitas saja tetapi juga berperan menfasilitasi pembiayaan pembangunan nasional, baik dalam pembiayaan infrastruktur maupun penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM.

OJK Dorong Penerbitan Surat Utang 'Hijau' untuk Pembangunan(CNN Indonesia/Hesti Rika)

“Regulator harus dapat menyediakan regulatory environment yang mendukung upaya ini,” katanya.

Green bond adalah instrumen efek yang bersifat utang berwawasan lingkungan seperti yang telah banyak diterapkan negara lain kini kian konkret seiring siapnya rancangan aturan OJK.

Dalam rancangannya, green bond didefinisikan sebagai efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (KUBL).

Yang dimaksud KUBL misalnya di sektor energi terbarukan atau efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, green building, konservasi alam, pengendalian polusi dan adaptasi perubahan iklim, transportasi ramah lingkungan, dan aktivitas bisnis lainnya yang berwawasan lingkungan

Terdapat juga persyaratan khusus, salah satunya kewajiban emiten untuk mendapatkan penilaian dari Konsultan Lingkungan bahwa aktivitas bisnis yang hendak dibiayai oleh emiten melalui penerbitan green bond tersebut adalah benar-benar bermanfaat bagi lingkungan.


Tak hanya itu, emiten juga wajib melampirkan bukti bahwa konsultan lingkungan yang ditunjuk tersebut benar-benar memiliki kapasitas untuk memberi penilaian. Konsultan lingkungan tersebut bisa orang perorangan, kelompok, atau lebaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL.

Kemudian, emiten wajib membuat surat pernyataan komitmen bahwa dana green bond tersebut benar-benar digunakna untuk KUBL, baik itu aktivitas baru, sedang berjalan, maupun yang telah selesai.

Jika dikemudian hari terbukti komitmen tersebut dilanggar, maka pemegang obligasi berhak meminta emiten untuk membeli kembali efek tersebut, dan status efek berwawasan lingkungan hilang. Setelah itu, emiten pun wajib membeli kembali efek tersebut. (gir/bir)