PUPR Percepat Pembangunan Pengolahan Air Limbah Jakarta

SAH, CNN Indonesia | Rabu, 07/02/2018 11:02 WIB
PUPR Percepat Pembangunan Pengolahan Air Limbah Jakarta Pembangunan proyek instalasi pengolahan air limbah terpadu di Jakarta, terutama akan diprioritaskan pada wilayah Pluit dan Duri Kosambi. (ANTARA FOTO/Makna Muhammad Akhira Zaezar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempercepat pembangunan Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan terutama akan diprioritaskan pada wilayah Pluit dan Duri Kosambi.

Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, pembangunan IPAL di kedua kedua wilayah tersebut akan dimulai pada tahun 2019. Awalnya pembangunan proyek IPAL di kedua wilayah ini akan dimulai pada tahun 2021.

"Kami mau bikin rumah pompa (pumping station), itu nanti sambil dibangun, sambil Design Engineering Detail (DED) dilanjutkan untuk komponen lain," terangnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (6/2).


Hartoyo menjelaskan, desain proyek IPAL tersebut sudah mulai dikerjakan pada tahun ini. Dengan demikian, pada tahun 2019 pembangunan konstruksi sudah bisa dimulai.


Kegiatan percepatan pembangunan, menurut dia, akan dimulai pada beberapa bagian, sehingga tidak harus menunggu seluruh perencanaan selesai. Program tersebut, menurut dia, juga termasuk dalam proyek tanggul di pesisir Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Percepatan itu ya artinya supaya kegiatan itu sudah dimulai di beberapa bagian. Jadi sudah bisa mulai bertahap. Ada perencanaan yang selesai, lalu dibangun, kemudian selesai dan bangun lagi yang lain," terang dia.


Pembangunan proyek yang tersebar di 15 zona ini dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan akan diprioritaskan pada zona satu yang berlokasi di Pluit dan zona enam di Duri Kosambi. Adapun biaya pembangunan zona satu mencapai Rp 8,1 triliun, sedangkan zona enam mencapai Rp 8,7 triliun. Kebutuhan pembangunan keduanya akan dipenuhi dari pinjaman Jepang. (agi/agi)