BKPM Anggap Revisi Daftar Negatif Investasi Tak 'Ampuh'

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah dilakukan pemerintah belum ampuh untuk mendongkrak investasi secara umum.

"[Revisi] DNI sendiri tak akan mempan untuk mendorong investasi," ujar Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong usai menghadiri Indonesia Economic & Investment Outlook 2018 di Gedung Suhartoyo BKPM, Kamis (8/2).

Pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Lihat juga: Sempat Bikin 'Deg-degan', Investasi di era Jokowi Mulai Pulih

Aturan ini merevisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dengan mengeluarkan 35 bidang usaha dari DNI, beberapa diantara seperti industri terkait pariwisata, perfilman, gudang pendingin, dan industri bahan baku obat.

Thomas bisa memahami masih ada keengganan pelaku usaha untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah. Pasalnya, meskipun sudah dikeluarkan dari DNI, masih ada kendala terkait perizinan dan persyaratan di kementerian/ lembaga.

"Kami sudah buka DNI, tidak dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait. Jadi, merevisi DNI itu bukan peluru ajaib, ketika kami merevisi langsung investasi banjir masuk," ujarnya.

"Orang tidak merasakan ada urgensi. Orang tidak mengerti bahwa [revisi DNI] ini dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan pekerja," imbuhnya.

Revisi DNI yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya telah membuahkan hasil untuk sektor perfilman dengan makin menjamurnya bioskop dan film di Indonesia. Hal itu tak lepas dari dorongan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

"Bekraf sangat progresif, sangat kondusif, sehingga investasi ke sekto produksi, distribusi film benar-benar dahsyat," ujarnya.

Lihat juga: Pemerintah Kejar Data Investasi Perusahaan e-Commerce

Thomas mengakui masih ada desakan dari pelaku usaha kepada pemerintah untuk kembali merevisi aturan DNI. Namun, pemerintah masih ingin mengoptimalkan revisi ketentuan DNI dengan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Kira-kira satu aliran dengan arahan Pak Presiden yang sering mengatakan 'Sudah jangan banyak-banyak tapi yang dikerjakan benar-benar bagus'," ujarnya.

Sebagai infornasi, sepanjang tahun lalu, Indonesia menerima investasi senilai total Rp692,8 triliun atau tumbuh 13,1 persen dibandingkan tahun 2016. (gir)