Perombakan Direksi Pertamina Terkait Holding BUMN Migas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan perombakan struktur manajemen PT Pertamina (Persero) tak lepas dari rencana pembentukan induk usaha (holding) minyak dan gas (migas).

Di dalam rencana holding migas, induk usaha nantinya akan memiliki empat subholding yaitu subholding hulu, subholding pengolahan, subholding pemasaran dan ritel, dan terakhir, subholding gas. Pembentukan holding migas sendiri, saat ini menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang diteken oleh Presiden Joko Widodo.

"[Perubahan struktur] ini adalah langkah kami untuk membangun dan mengubah ke arah sana [holding migas]," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (13/2).

Lihat juga: Ada Perombakan, Posisi Direktur Gas Pertamina Dihapus

Nantinya, tugas Direktorat Gas yang hari ini resmi dihapus dari struktur organisasi akan dimasukkan ke dalam subholding gas yang akan dipimpin oleh PT PGN (Persero) Tbk.

Fajar mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan waktu dua minggu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk menjabarkan implementasi perubahan struktur organisasi ke level di bawah direksi.

Selain itu, RUPS juga akan menunjuk orang-orang yang akan mengisi jabatan Direktur Pemasaran Ritel dan Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur dalam waktu dekat.

Sebagai catatan, untuk sementara posisi Direktur Pemasaran Retail akan dipegang Muhammad Iskandar yang juga merangkap sebagai Direktur Pemasaran Korporat. Sementara, Direktur Sumber Daya Manusia Nicke Widyawati akan merangkap jabatan sebagai Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur hingga pejabat definitif diangkat.

Lihat juga: Pertamina Ditugaskan Bagi 25 Ribu Konverter Gas ke Nelayan

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso menambahkan pihaknya akan segera melakukan penjabaran dari perubahan organisasi. Pasalnya, perseroan harus melakukan penyesuaian dari sisi proses bisnis dan sumber daya manusia.

"Dari sisi SDM, kami harus melakukan realokasi dari beberapa kompetensi dan SDM yang ada saat ini," ujar Gigih di tempat yang sama.

Tak hanya itu, sistem teknologi informasi juga harus disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yanga baru.

"Nantinya, dengan organisasi yang baru bisa dipastikan semua proses bisnis bisa dijalankan sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh pemegang saham," ujarnya. (gir/gir)