Di bawah Guyuran Hujan, Sri Mulyani Pecahkan Botol Miras

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memecahkan botol minuman keras ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (15/2).

Di tengah guyuran hujan, Sri Muyani tampak antusias menghancurkan ribuan botol miras ditemani jajaran menteri kabinet kerja lain seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Gundukan botol minuman keras tersebut merupakan hasil sitaan pemerintah dari operasi Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang dideklarasikan enam bulan silam. Saat menyita barang-barang tersebut, Kemenkeu bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan kementerian terkait.

Lihat juga: Sejumlah Negara Asia Tenggara Siapkan Aturan Pajak e-Commerce

Sri Mulyani mengatakan pemusnahan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah penertiban impor ilegal. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 142.519 botol minuman keras dan 720 liter etil alkohol dimusnahkan hari ini.

Tak ketinggalan, pemerintah juga menggilas 12,9 juta batang rokok, 1 juta pita cukai ilegal, dan 11.974 obat-obatan dan kosmetik ilegal.

"Pemusnahan dengan skala terbesar ini diharapkan bisa melindungi dalam negeri. Ini merupakan hasil tangkapan sejak tahun 2017 hingga 2018," jelas Sri Mulyani di Kantor DJBC, Kamis (15/2).

Penjualan miras ilegal harus diberantas karena merugikan negara dari sisi pendapatan. Menurut data DJBC, sebanyak 738.866 botol miras dimusnahkan dalam sejak Januari 2017 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp250 miliar.

Tak hanya miras, pemerintah juga menyita 12.144 ponsel ilegal yang didapatkan dari sembilan wilayah seluruh Indonesia. Adapun, nilai barang ini diperkirakan sebesar Rp18,2 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,1 miliar. Penyelundupan ini sangat disayangkan lantaran bisa menjadi sentimen buruk bagi investor telepon genggam.

Setelah penyitaan ponsel ini, ia berharap investor semakin percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Terlebih, prospek industri telepon genggam dianggap sangat prospektif. Ia mengutip data Kementerian Perindustrian di mana produksi telepon genggam naik dari 5,6 juta di tahun 2014 menjadi 60,5 juta pinsel tiga tahun kemudian.

"Samsung juga telah dijanjikan tax allowance dan tekanan penyelundupan hilang membuat keputusan investasi mereka lebih positif," terang dia.

Lihat juga: Gegap Gempita Pembebasan Pajak Mewah untuk Mobil Sedan

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian mengatakan jajarannya akan membantu DJBC dalam memindai barang-barang penyelundupan utamanya di wilayah-wilayah perbatasan yang mudah terpapar barang impor. Di smaping itu, pengawasan juga perlu dilakukan seiring meningkatnya aktivitas ekspor-impor di Indonesia.

Adapun, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa impor bulan Januari 2018 berada di angka US$15,13 miliar atau naik 26,44 persen dibanding tahun lalu yaitu US$11,97 miliar.

"Dengan membaiknya iklim ekspor impor, ini memacu pertumbuhan ekonomi, namun ada problem lain juga. Maka dari itu, Polri berkomitmen untuk back up Bea Cukai," pungkas dia. (lav/bir)