Pemerintah Undang Investor Tanam Duit di Sektor Ternak
Christine Novita Nababan | CNN Indonesia
Selasa, 20 Feb 2018 20:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membuka lebar-lebar peluang investasi di bidang peternakan di dalam negeri. Hal itu ditunjukkan salah satunya melalui regulasi yang akan mempermudah penanaman modal di bidang peternakan.
"Untuk memudahkan kalangan dunia usaha menanamkan modal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita, Selasa (20/2).
Lebih lanjut ia merinci, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 yang, antara lain menyebut bidang usaha peternakan sapi, baik potong maupun perah, terbuka bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 terkait bidang usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukkan sapi lokal yang mendapatkan pengurangan pajak.
Pemerintah, Ketut menjelaskan, juga terus mendorong peran aktif serta sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan dengan investor untuk pengembangan sapi potong melalui program 1 juta ekor sapi.
Diharapkan, sinergi tersebut dapat berjalan tahun ini juga dan mampu merealisasikan target 1 juta ekor sapi dalam 3-5 tahun ke depan.
Dalam lima tahun terakhir, investasi bidang peternakan cenderung naik, meski tipis. Misalnya, nilai investasi PMDN pada 2013 silam sebesar Rp25,8 miliar. Pada September 2017, nilainya mencapai Rp76,1 miliar. Sementara, PMA pada 2014 senilai US$16,65 juta, meningkat mencapai US$18,99 juta.
Menurut Ketut, Kementerian Pertanian telah mempercepat peningkatan populasi sapi potong di dalam negeri dengan meningkatkan anggarannya.
Namun, jika terlalu mengandalkan anggaran pemerintah untuk pembiayaan subsektor peternakan, maka jumlahnya tidak akan memadai.
Makanya, sambung dia, pemerintah mendorong peran swasta untuk ikut andil dalam pembangunan subsektor melalui pengembangan investasi dan kemitraan. "Perlu dukungan semua pihak untuk mendukung subsektor peternakan. Tak hanya dari pemerintah, tapi juga swasta dan masyarakat," katanya. (bir)
"Untuk memudahkan kalangan dunia usaha menanamkan modal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita, Selasa (20/2).
Lebih lanjut ia merinci, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 yang, antara lain menyebut bidang usaha peternakan sapi, baik potong maupun perah, terbuka bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 terkait bidang usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukkan sapi lokal yang mendapatkan pengurangan pajak.
Pemerintah, Ketut menjelaskan, juga terus mendorong peran aktif serta sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan dengan investor untuk pengembangan sapi potong melalui program 1 juta ekor sapi.
Dalam lima tahun terakhir, investasi bidang peternakan cenderung naik, meski tipis. Misalnya, nilai investasi PMDN pada 2013 silam sebesar Rp25,8 miliar. Pada September 2017, nilainya mencapai Rp76,1 miliar. Sementara, PMA pada 2014 senilai US$16,65 juta, meningkat mencapai US$18,99 juta.
Menurut Ketut, Kementerian Pertanian telah mempercepat peningkatan populasi sapi potong di dalam negeri dengan meningkatkan anggarannya.
Namun, jika terlalu mengandalkan anggaran pemerintah untuk pembiayaan subsektor peternakan, maka jumlahnya tidak akan memadai.
Makanya, sambung dia, pemerintah mendorong peran swasta untuk ikut andil dalam pembangunan subsektor melalui pengembangan investasi dan kemitraan. "Perlu dukungan semua pihak untuk mendukung subsektor peternakan. Tak hanya dari pemerintah, tapi juga swasta dan masyarakat," katanya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK