Mentan Amran Klaim Cabut Dana Perjalanan Dinas Rp800 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim telah mencabut uang perjalanan dinas kementeriannya sebesar Rp800 miliar untuk dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan.

Hal itu disampaikan Amran saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Selatan, seperti dikutip Antara, Sabtu (10/2).

"Pada 2018, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," sebutnya.

Lihat juga: Masuk Musim Panen, Amran Jaga Harga Gabah Tak Merosot

Menurut dia, hal itu berbeda dibandingkan komposisi anggaran kementerian pada 2014, di mana sebanyak 45 dari total anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi.

"Seluruh biaya 'cipika-cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kami hilangkan, saat ini kami akan fokus ke produksi," ungkapnya.

Amran mengklaim kebijakan anggaran itu telah mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian.

Selain kebijakan anggaran, Amran juga mengaku telah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan kebijakan khusus terkait proses pengadaan yang tanpa melalui sistem lelang, tetapi penunjukan langsung. Pasalnya, menurut dia, proses lelang akan menghabiskan waktu dan memundurkan masa tanam bagi petani.

Amran juga mengaku akan bersikap tegas dalam menjalankan kinerja sektor pertanian dengan tidak segan-segan memecat pejabat yang enggan bekerja sesuai prosedur dan tidak bisa memenuhi target.

Lihat juga: Jokowi Sebut Lartas Impor Cuma 'Akal-akalan' Spekulan

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan langkah tak populer dengan melakukan impor beras untuk menjaga pasokan sekaligus harga beras di pasar domestik.

Hal itu disebut-sebut karena pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian tak mampu mencapai target penyediaan pangan.

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan akurasi data pangan sehingga mampu mengambil kebijakan demi menyelesaikan masalah pangan nasional. Caranya, berkoordinasi antarlembaga secara lebih intensif dan sinergis.

"Data itu yang penting di lapangan, bukan data versi siapa," kata Edhy Prabowo beberapa waktu lalu.

Pada era teknologi canggih saat ini, Menurut Edhy, perolehan data juga bisa menggunakan sistem informasi geografis yang bersifat 'real time' (berlangsung saat ini). (lav/antara)