Pemerintah Akan Raup US$3 Miliar dari Penerbitan Sukuk
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 26 Feb 2018 17:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan akan menerbitkan sukuk senilai US$3 miliar atau setara Rp4,02 triliun. Penerbitan sukuk ini terdiri dari, sukuk global green bond sebesar US$1,25 miliar, serta sukuk green bond US$1,75 miliar. Tenor masing-masing, yaitu lima tahun dan 10 tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penentuan harga sukuk telah dilakukan pada 22 Februari 2018 lalu. Tetapi, baru bakal didaftarkan pada bursa saham Singapura dan NASDAQ Dubai.
Adapun, untuk sukuk bertenor lima tahun, pemerintah memasang imbal hasil sebesar 3,75 persen. Sementara, sukuk dengan tenor 10 tahun dipatok imbal hasil 4,4 persen.
Menurut Sri Mulyani, imbal hasil ini masih kompetitif lantaran lebih tinggi 109,5 hingga 147,7 basis poin (bps) ketimbang surat utang Amerika Serikat (US Treasury Bond).
Sukuk ini didapuk rating Baa3 oleh Moody's Investor Service, BBB- dari S&P Global Ratings, dan BBB dari Fitch Rating. Rating ini mengindikasikan bahwa sukuk ini masuk kategori layak investasi.
"Ini merupakan sukuk pertama yang sovereign, dimana kami memanfaatkan sambutan internasional dari green market serta didukung oleh tiga rating agency. Makanya, kami berhasil mendapatkan book lebih tinggi dari targetnya," ujarnya, Senin (26/2).
Secara rinci, Sri Mulyani melanjutkan, sukuk dengan tenor lima tahun mendapat penawaran US$3 miliar atau 2,4 kali dari kebutuhan pemerintah. Sementara, sukuk dengan tenor 10 tahun mendapat penawaran US$4,2 miliar atau 3,3 kali dari kebutuhannya.
Adapun, sebagian besar dua instrumen ini diserap oleh investor syariah yang berasal dari Timur Tengah dan Malaysia.
"Dan yang menjadi joint lead managers dan joint bookrunner dari penerbitan ini ada Abu Dhabi Islamic Bank, Citigroup, CIMB, Dubai Islamic Bank PJSC, dan HSBC," imbuhnya.
Karena sifatnya spesifik untuk proyek-proyek ramah lingkungan, maka pemilihan aset dasar bagi penerbitan sukuk ini pun harus selektif. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proyek-proyek yang digadang menjadi underlying asset akan dinilai oleh lembaga independen asal Norwegia, Centre for International Climate and Enviromental Research (CICERO).
Namun, pemerintah telah mencatatkan ada Rp8,5 triliun proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan Rp8,2 triliun proyek hijau dari APBN 2018 yang bisa didanai menggunakan sukuk green bond tersebut.
"Dan ini proyeknya ada di bawah empat kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian," pungkasnya.
Sekadar informasi, rencananya pemerintah akan melelang Project Based Sukuk (PBS) Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) sebesar 15 persen hingga 20 persen dari penerbitan SBN bruto tahun ini Rp846,4 triliun. Sehingga, pemerintah berharap bisa mendapatkan Rp126,96 triliun hingga Rp169,2 triliun dari penerbitan obligasi syariah.
Menurut data Climate Bonds Initiative, penerbitan obligasi hijau sudah mencapai US$11,6 miliar di seluruh dunia sejak awal tahun dan diestimasikan bisa mencapai US$250 miliar hingga akhir tahun ini. Sementara di tahun lalu, penerbitan green bond tembus US$156,7 miliar di seluruh dunia. (bir)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penentuan harga sukuk telah dilakukan pada 22 Februari 2018 lalu. Tetapi, baru bakal didaftarkan pada bursa saham Singapura dan NASDAQ Dubai.
Adapun, untuk sukuk bertenor lima tahun, pemerintah memasang imbal hasil sebesar 3,75 persen. Sementara, sukuk dengan tenor 10 tahun dipatok imbal hasil 4,4 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sri Mulyani, imbal hasil ini masih kompetitif lantaran lebih tinggi 109,5 hingga 147,7 basis poin (bps) ketimbang surat utang Amerika Serikat (US Treasury Bond).
Sukuk ini didapuk rating Baa3 oleh Moody's Investor Service, BBB- dari S&P Global Ratings, dan BBB dari Fitch Rating. Rating ini mengindikasikan bahwa sukuk ini masuk kategori layak investasi.
Secara rinci, Sri Mulyani melanjutkan, sukuk dengan tenor lima tahun mendapat penawaran US$3 miliar atau 2,4 kali dari kebutuhan pemerintah. Sementara, sukuk dengan tenor 10 tahun mendapat penawaran US$4,2 miliar atau 3,3 kali dari kebutuhannya.
Adapun, sebagian besar dua instrumen ini diserap oleh investor syariah yang berasal dari Timur Tengah dan Malaysia.
"Dan yang menjadi joint lead managers dan joint bookrunner dari penerbitan ini ada Abu Dhabi Islamic Bank, Citigroup, CIMB, Dubai Islamic Bank PJSC, dan HSBC," imbuhnya.
Karena sifatnya spesifik untuk proyek-proyek ramah lingkungan, maka pemilihan aset dasar bagi penerbitan sukuk ini pun harus selektif. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proyek-proyek yang digadang menjadi underlying asset akan dinilai oleh lembaga independen asal Norwegia, Centre for International Climate and Enviromental Research (CICERO).
Namun, pemerintah telah mencatatkan ada Rp8,5 triliun proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan Rp8,2 triliun proyek hijau dari APBN 2018 yang bisa didanai menggunakan sukuk green bond tersebut.
"Dan ini proyeknya ada di bawah empat kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian," pungkasnya.
Sekadar informasi, rencananya pemerintah akan melelang Project Based Sukuk (PBS) Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) sebesar 15 persen hingga 20 persen dari penerbitan SBN bruto tahun ini Rp846,4 triliun. Sehingga, pemerintah berharap bisa mendapatkan Rp126,96 triliun hingga Rp169,2 triliun dari penerbitan obligasi syariah.
Menurut data Climate Bonds Initiative, penerbitan obligasi hijau sudah mencapai US$11,6 miliar di seluruh dunia sejak awal tahun dan diestimasikan bisa mencapai US$250 miliar hingga akhir tahun ini. Sementara di tahun lalu, penerbitan green bond tembus US$156,7 miliar di seluruh dunia. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK