Ketum Rukun Tani Nilai Kedaulatan Pangan Era Jokowi Gagal
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 28 Feb 2018 07:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengkritisi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kala (JK). Menurut Fadli, impor beras membuktikan bahwa pemerintha tidak mampu menjaga produksi beras.
"Ini berarti, kedaulatan pangan di era pak Jokowi sudah gagal total. Saya kira, ini catatan yang harus digarisbawahi karena sudah gagal total," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (27/2).
Ia melanjutkan, sebetulnya, kebijakan impor beras tidak diperlukan. Apalagi, laporan dari Kementerian Pertanian menyebut bahwa pasokan beras dalam negeri masih cukup.
"Jadi, ini mengkhianati para petani. Pemerintah ini tidak pro petani dan masyarakat pertanian Indonesia," terang Fadli.
Padahal, aktivitas impor beras dinilai dekat dengan rent seeking atau perburuan rente. Banyak perburuan rente dalam impor beras karena marginnya disebut-sebut menggiurkan.
"Saya pernah jadi wakil ketua pengawas impor beras tahun 2005-2007, itu harga beras di Vietnam murahnya luar biasa. Kemudian, orang bisa dapat untung berpuluh kali lipat dari impor beras ini," imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pernyataan Jokowi yang tidak perlu melakukan impor. Ia bilang, pernyataan tersebut tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.
Perum Bulog telah memastikan, stok beras impor yang masuk gudang perseroan hingga akhir bulan ini akan mencapai 261 ribu ton. Jumlah ini lebih rendah dari penugasan pemerintah sebanyak 281 ribu ton.
Semula, pemerintah memang merencanakan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Namun, volumen impor itu diturunkan menjadi 281 ribu ton. Adapun, pengadaan beras terbatas pada 15 Januari dengan batas waktu kapal tiba pada 28 Februari 2018.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan, jumlah stok beras Bulog yang berasal dari impor akan terus bergerak. Ia memastikan stok yang masuk gudang hingga akhir bulan nanti mencapai 261 ribu ton. (bir)
"Ini berarti, kedaulatan pangan di era pak Jokowi sudah gagal total. Saya kira, ini catatan yang harus digarisbawahi karena sudah gagal total," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (27/2).
Ia melanjutkan, sebetulnya, kebijakan impor beras tidak diperlukan. Apalagi, laporan dari Kementerian Pertanian menyebut bahwa pasokan beras dalam negeri masih cukup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, ini mengkhianati para petani. Pemerintah ini tidak pro petani dan masyarakat pertanian Indonesia," terang Fadli.
Padahal, aktivitas impor beras dinilai dekat dengan rent seeking atau perburuan rente. Banyak perburuan rente dalam impor beras karena marginnya disebut-sebut menggiurkan.
Selain itu, ia juga menyinggung pernyataan Jokowi yang tidak perlu melakukan impor. Ia bilang, pernyataan tersebut tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.
Perum Bulog telah memastikan, stok beras impor yang masuk gudang perseroan hingga akhir bulan ini akan mencapai 261 ribu ton. Jumlah ini lebih rendah dari penugasan pemerintah sebanyak 281 ribu ton.
Semula, pemerintah memang merencanakan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Namun, volumen impor itu diturunkan menjadi 281 ribu ton. Adapun, pengadaan beras terbatas pada 15 Januari dengan batas waktu kapal tiba pada 28 Februari 2018.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan, jumlah stok beras Bulog yang berasal dari impor akan terus bergerak. Ia memastikan stok yang masuk gudang hingga akhir bulan nanti mencapai 261 ribu ton. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK