ANALISIS
Tetap Aman Saat Utang Pemerintah Nyaris Rp4.000 Triliun
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 07 Mar 2018 19:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Utang pemerintah demi menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menumpuk. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Januari 2018, total utang pemerintah sudah tercatat Rp3.958,66 triliun atau 29,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat Rp13.558,6 triliun di tahun 2017.
Rasio utang terhadap PDB Indonesia tersebut kian mendekati ambang batas yang diinginkan pemerintah, yakni 30 persen dari PDB. Kondisi ini makin mengkhawatirkan lantaran pemerintah akan menambah pembiayaan baru di tahun ini.
Berdasarkan APBN 2018, pemerintah berencana menambah pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp727,3 triliun, pinjaman biasa sebesar Rp55,8 triliun, dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jatuh tempo sebesar Rp119 triliun sepanjang tahun ini. Dengan banyaknya tambahan utang, tentu saja masyarakat berhak sangsi atas keamanan keuangan negara.
Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa kondisi keuangan negara tetap aman. Ia menilai, tambahan utang tahun ini yang ditujukan menambal defisit sebesar 2,19 persen dari PDB masih lebih kecil ketimbang target pertumbuhan ekonomi yang disetel pemerintah yakni 5,4 persen. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB hingga akhir tahun nanti bisa turun secara otomatis.
Selain itu, ia memastikan bahwa kemampuan bayar utang negara di masa depan tidak akan memberatkan generasi yang mendatang. Pasalnya, risiko pembiayaan yang tercermin dalam imbal hasil SBN semakin turun antar tahunnya. Ia mencontohkan surat utang bertenor lima tahun yang kini memiliki tingkat imbal hasil 5,8 persen atau menurun dibandingkan angka dua tahun lalu sebesar 7,5 persen.
"Lalu juga dilihat dari Credit Default Risk (CDR) yang merupakan indikasi potensi default (gagar bayar) bagi sebuah negara. Saat ini CDR spread Indonesia dalam lima tahun ada di angka 84 atau membaik dibanding dua tahun sebelumya yakni 135," jelas Sri Mulyani.
Apalagi menurut dia, utang pemerintah saat ini dialokasikan untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur, irigasi, dan pendidikan. Sri Mulyani pun merasa persepsi masyarakat mengenai utang perlu diubah menjadi lebih objektif.
"Sekarang dengan banyaknya hoax mengenai utang, ini kan sebenarnya digoreng-goreng saja isunya," jelas Sri Mulyani.
Meski terbilang aman, utang tetap menimbulkan risiko tersendiri. Apalagi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, saat ini 40 persen SBN masih digenggam oleh investor asing, yang notabene bisa memindahkan dananya jika ada sentimen global yang meradang.
Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan, keberadaan investor asing saat ini tak perlu terlalu dirisaukan, lantaran investasi surat utang Indonesia masih dianggap menarik. Ini terlihat dari perbaikan peringkat surat utang Indonesia yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Standard and Poor (S&P) yang mengindikasikan bahwa Indonesia masih layak investasi karena risikonya semakin kecil.
Kendati demikian, menurut Lana, keluar masuknya investor asing tetap harus diantisipasi. Makanya, ia berharap seri-seri SBN tertentu diberi masa kepemilikan dalam jangka waktu khusus (holding period) agar investor asing tidak gampang lari. Sebagai contoh, jika ada investor asing menggenggam SBN bertenor lima tahun, maka harus ada holding period di mana SBN tersebut tidak bisa diperjualbelikan misal selama tiga tahun.
"Dan di masa holding period tersebut, tentu harus ada insentif dalam bentuk tambahan imbal hasil agar menarik. Ini merupakan salah satu cara agar bisa menahan investor asing untuk tetap memegang SBN di Indonesia. Sekarang memang hanya asing yang mau investasi SBN, partisipasi domestik untuk berinvestasi di obligasi negara belum terlalu tinggi," terang Lana.
Di samping itu, ia mengatakan bahwa ruang untuk berutang sebetulnya masih besar mengingat pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperbolehkan jumlah pinjaman dengan angka maksimal 60 persen dari PDB. Namun, ia menilai, rajinnya pemerintah berutang untuk menambal defisit APBN tetap harus dikurangi.
Maka dari itu, pemerintah harus memperbaiki penerimaan negara agar defisit anggaran tidak membengkak dan berimbas ke penambahan utang. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi harus mumpuni demi memperbaiki rasio utang terhadap PDB. Jika pertumbuhan utang lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi, maka tentu saja rasio tersebut bisa membaik.
"Kalau masalah utang, ya semua negara memang berutang. Tapi tak bisa utang terus menerus meski saat ini ruang utang pemerintah masih lebar. Makanya, penerimaan perpajakan harus diperbaiki, pertumbuhan ekonomi pun perlu diperbesar," ujar dia.
Setali tiga uang, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, perbaikan penerimaan perpajakan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini lantaran pajak merupakan instrumen utama dalam membayar kembali utang pemerintah. Bhima pun menekankan, jangan sampai, uang pajak yang disetor ke pemerintah habis seluruhnya untuk kembalikan utang.
Menurutnya, rasio pembayaran utang beserta bunganya terhadap pajak di tahun 2016 sudah mencapai 32 persen. Artinya, 32 persen uang pajak sudah habis ditujukan untuk mengembalikan utang. Angka ini melonjak dibandingkan tahun 2012 yang hanya 26 persen.
Pemerintah, menurut Bhima, harus bisa meningkatkan penerimaan pajak dan rasio pajak terhadap PDB yang saat ini hanya di angka 10,8 persen. "Memang, agar aman bayar utang tentu tax ratio harus di atas 14 persen," imbuh dia.
Jika memang pajak tidak kuat membayar seluruh kebutuhan belanja negara, Bhima mengaku, opsi utang mau tak mau harus tetap diambil. Hanya saja, menurut dia, proporsi investor domestik harus diperbesar agar dana tidak gampang kabur saat ada sentimen eksternal. Ia berkaca pada Jepang yang memiliki rasio utang terhadap PDB di angka 230 persen, tapi 70 persen portofolio utangnya digenggam oleh warga negara sakura tersebut.
"Jadi ketika ada shock ekonomi, uangnya berputar-putar di ekonomi Jepang. Itu alasan mengapa utang Jepang gemuk, namun tetap aman," papar dia.
Kalau sudah begini, pemerintah harus memperkecil syarat minimum pembelian SBN ritel atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam obligasi negara. Saat ini, angka minimum pembelian SBN ritel di angka Rp5 juta masih terbilang mahal, padahal kemampuan beli SBN di bawah Rp2 juta.
"Semakin kecil nominalnya, maka SBN akan semakin laku karena saingannya dengan deposito bukan dengan obligasi (swasta)," imbuh Bhima.
Namun, jika pemerintah tak melakukan perbaikan apapun, tentu saja rasio utang bisa semakin buruk. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen dan pertumbuhan utang luar negeri pemerintah 14 persen per tahun, Bhima memprediksi rasio utang terhadap PDB hingga akhir tahun nanti bisa tembus 31 persen.
"Kalau disimpulkan kondisi utang saat ini lampu kuning alias harus ekstra waspada. Ditambah pelemahan kurs rupiah, dan naiknya harga minyak mentah membuat tekanan fiskal meningkat, sehingga beban utang bisa semakin berat," pungkasnya. (agi)
Rasio utang terhadap PDB Indonesia tersebut kian mendekati ambang batas yang diinginkan pemerintah, yakni 30 persen dari PDB. Kondisi ini makin mengkhawatirkan lantaran pemerintah akan menambah pembiayaan baru di tahun ini.
Berdasarkan APBN 2018, pemerintah berencana menambah pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp727,3 triliun, pinjaman biasa sebesar Rp55,8 triliun, dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jatuh tempo sebesar Rp119 triliun sepanjang tahun ini. Dengan banyaknya tambahan utang, tentu saja masyarakat berhak sangsi atas keamanan keuangan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ia memastikan bahwa kemampuan bayar utang negara di masa depan tidak akan memberatkan generasi yang mendatang. Pasalnya, risiko pembiayaan yang tercermin dalam imbal hasil SBN semakin turun antar tahunnya. Ia mencontohkan surat utang bertenor lima tahun yang kini memiliki tingkat imbal hasil 5,8 persen atau menurun dibandingkan angka dua tahun lalu sebesar 7,5 persen.
Apalagi menurut dia, utang pemerintah saat ini dialokasikan untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur, irigasi, dan pendidikan. Sri Mulyani pun merasa persepsi masyarakat mengenai utang perlu diubah menjadi lebih objektif.
"Sekarang dengan banyaknya hoax mengenai utang, ini kan sebenarnya digoreng-goreng saja isunya," jelas Sri Mulyani.
 Utang negara dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi) |
Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan, keberadaan investor asing saat ini tak perlu terlalu dirisaukan, lantaran investasi surat utang Indonesia masih dianggap menarik. Ini terlihat dari perbaikan peringkat surat utang Indonesia yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Standard and Poor (S&P) yang mengindikasikan bahwa Indonesia masih layak investasi karena risikonya semakin kecil.
Kendati demikian, menurut Lana, keluar masuknya investor asing tetap harus diantisipasi. Makanya, ia berharap seri-seri SBN tertentu diberi masa kepemilikan dalam jangka waktu khusus (holding period) agar investor asing tidak gampang lari. Sebagai contoh, jika ada investor asing menggenggam SBN bertenor lima tahun, maka harus ada holding period di mana SBN tersebut tidak bisa diperjualbelikan misal selama tiga tahun.
"Dan di masa holding period tersebut, tentu harus ada insentif dalam bentuk tambahan imbal hasil agar menarik. Ini merupakan salah satu cara agar bisa menahan investor asing untuk tetap memegang SBN di Indonesia. Sekarang memang hanya asing yang mau investasi SBN, partisipasi domestik untuk berinvestasi di obligasi negara belum terlalu tinggi," terang Lana.
Di samping itu, ia mengatakan bahwa ruang untuk berutang sebetulnya masih besar mengingat pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperbolehkan jumlah pinjaman dengan angka maksimal 60 persen dari PDB. Namun, ia menilai, rajinnya pemerintah berutang untuk menambal defisit APBN tetap harus dikurangi.
Maka dari itu, pemerintah harus memperbaiki penerimaan negara agar defisit anggaran tidak membengkak dan berimbas ke penambahan utang. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi harus mumpuni demi memperbaiki rasio utang terhadap PDB. Jika pertumbuhan utang lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi, maka tentu saja rasio tersebut bisa membaik.
"Kalau masalah utang, ya semua negara memang berutang. Tapi tak bisa utang terus menerus meski saat ini ruang utang pemerintah masih lebar. Makanya, penerimaan perpajakan harus diperbaiki, pertumbuhan ekonomi pun perlu diperbesar," ujar dia.
Setali tiga uang, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, perbaikan penerimaan perpajakan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini lantaran pajak merupakan instrumen utama dalam membayar kembali utang pemerintah. Bhima pun menekankan, jangan sampai, uang pajak yang disetor ke pemerintah habis seluruhnya untuk kembalikan utang.
Menurutnya, rasio pembayaran utang beserta bunganya terhadap pajak di tahun 2016 sudah mencapai 32 persen. Artinya, 32 persen uang pajak sudah habis ditujukan untuk mengembalikan utang. Angka ini melonjak dibandingkan tahun 2012 yang hanya 26 persen.
Pemerintah, menurut Bhima, harus bisa meningkatkan penerimaan pajak dan rasio pajak terhadap PDB yang saat ini hanya di angka 10,8 persen. "Memang, agar aman bayar utang tentu tax ratio harus di atas 14 persen," imbuh dia.
Jika memang pajak tidak kuat membayar seluruh kebutuhan belanja negara, Bhima mengaku, opsi utang mau tak mau harus tetap diambil. Hanya saja, menurut dia, proporsi investor domestik harus diperbesar agar dana tidak gampang kabur saat ada sentimen eksternal. Ia berkaca pada Jepang yang memiliki rasio utang terhadap PDB di angka 230 persen, tapi 70 persen portofolio utangnya digenggam oleh warga negara sakura tersebut.
"Jadi ketika ada shock ekonomi, uangnya berputar-putar di ekonomi Jepang. Itu alasan mengapa utang Jepang gemuk, namun tetap aman," papar dia.
Kalau sudah begini, pemerintah harus memperkecil syarat minimum pembelian SBN ritel atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam obligasi negara. Saat ini, angka minimum pembelian SBN ritel di angka Rp5 juta masih terbilang mahal, padahal kemampuan beli SBN di bawah Rp2 juta.
"Semakin kecil nominalnya, maka SBN akan semakin laku karena saingannya dengan deposito bukan dengan obligasi (swasta)," imbuh Bhima.
Namun, jika pemerintah tak melakukan perbaikan apapun, tentu saja rasio utang bisa semakin buruk. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen dan pertumbuhan utang luar negeri pemerintah 14 persen per tahun, Bhima memprediksi rasio utang terhadap PDB hingga akhir tahun nanti bisa tembus 31 persen.
"Kalau disimpulkan kondisi utang saat ini lampu kuning alias harus ekstra waspada. Ditambah pelemahan kurs rupiah, dan naiknya harga minyak mentah membuat tekanan fiskal meningkat, sehingga beban utang bisa semakin berat," pungkasnya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK