Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjamin anggaran sebesar Rp810 miliar yang digelontorkan pemerintah untuk pertemuan tahunan IMF-World Bank tidak akan sia-sia. Ia meyakini hajatan terbesar di sektor ekonomi itu memberikan efek pengganda.
Dari total anggaran gelaran itu, di antaranya Rp672,59 miliar akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sedangkan, sisanya ditanggung oleh Bank Indonesia (BI).
Alokasi anggaran pertemuan IMF-World Bank itu masih lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara-negara lain yang pernah menjadi tuan rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Singapura, contohnya, merogoh kocek hingga Rp994,4 miliar dalam penyelenggaraan IMF-World Bank 2006 silam. Lalu, ada Istanbul yang menghabiskan sekitar Rp1,25 triliun untuk acara yang sama pada 2009.
Kemudian, pemerintah Jepang menggelontorkan dana Rp1,1 triliun untuk penyelenggaraan IMF-World Bank di Tokyo dan sebesar Rp2,29 triliun di Lima, Peru, Amerika Selatan.
Rencananya, anggaran sebanyak Rp65,8 miliar atau 8,12 persen dari anggaran akan dialokasikan bagi keperluan rapat, khususnya persiapan ruangan rapat dan perlengkapan kantor. Di samping itu, anggaran juga akan digunakan untuk kesekretariatan, infrastruktur informasi dan teknologi, dan publikasi.
Efek yang paling terasa, Luhut menyebut, pertumbuhan ekonomi Bali. Ia menjelaskan sekitar 15.000 peserta mancanegara akan berkumpul di Bali. Artinya, dalam periode kedatangan mereka ada wisata belanja yang akan dilakukan para peserta.
"Mereka bankir-bankir besar, gubernur-gubernur bank sentral, dan tokoh-tokoh keuangan. Mereka adalah
high end tourist (turis tajir). Jadi, kami juga siapkan destinasi wisata
high end," ujar Luhut, Rabu (14/3).
Tak hanya itu, peserta juga berpotensi untuk membawa serta keluarga mereka untuk berlibur. Diperkirakan, lonjakan turis ke Bali selama perhelatan berlangsung mencapai 21 ribu orang.
Buktinya, sambung Luhut, tingkat okupansi hotel melesat. Bahkan, 21 hotel sudah penuh dipesan pada periode tersebut.
"Kami harap, lebih dari setengah yang dianggarkan akan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pembayaran hotel dan pesawat. Karena kami tidak membayar hotel dan pesawat mereka," imbuhnya.
Yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, Luhut menerangkan, adalah mengatur jadwal terbang di Bali. Laporan dari Washington DC, Amerika Serikat, seperti disampaikan Luhut, kehabisan tiket pesawat untuk kelas bisnis.
Makanya, pemerintah meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk menambah jadwal terbang dari Singapura ke Bali. "Tinggal nanti yang dipikirkan adalah slot penerbangan di bandaranya saja," pungkasnya.
(bir)