Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut telah merampungkan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, evaluasi akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Darmin menjelaskan evaluasi PSN ini rencananya akan diserahkan kepada Jokowi selepas melakukan lawatan ke Australia dan Selandia Baru pekan depan.
"Evaluasi PSN sudah ada, dan saya sedang kirim Perpres-nya ke Presiden. Nanti kalau Presiden sudah kembali dari Selandia Baru," ungkap Darmin di kantornya, Jumat (16/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, jumlah proyek yang nanti dicoret dari daftar PSN tidak terlalu signifikan. Kriteria proyek yang dicoret adalah proyek yang sekiranya tidak bisa mulai konstruksi pada kuartal III 2019 atau tepat ketika masa pemerintahan Jokowi berakhir.
Hanya saja, ia tak ingat jumlah PSN yang dicoret tersebut. Namun, meski sudah dicoret dari PSN, proyek-proyek yang disisihkan itu masih bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.
"Tidak banyak, pokoknya (PSN). kami review (kaji) mana yang sudah financial close, yang tidak mungkin pembangunannya dimulai 2019 ya kami akan drop," papar dia.
Sebelumnya, Jokowi meminta program prioritas dan PSN setidaknya belum rampung hingga 2017 untuk dievaluasi kembali dan segera dituntaskan. Sementara, ia juga meminta proyek strategis yang direncanakan pada tahun ini benar-benar bisa efektif dalam pelaksanaanya.
Makanya, ia telah meminta Darmin untuk memutuskan proyek-proyek strategis apa saja yang bisa dieksekusi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan. "Dan ini harus diputuskan cepat," terang Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, pertengahan bulan lalu.
Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) per Desember 2017, proyek PSN yang telah rampung tercatat 26 proyek dengan rincian 20 proyek diselesaikan pada tahun 2016 dan enam proyek diselesaikan pada tahun 2017. Adapun, 26 proyek tersebut memiliki total nilai investasi sebesar Rp46,5 triliun.
(bir)