Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution menilai
pertumbuhan ekonomi Indonesia tak bisa terus berada di bawah enam persen. Pasalnya, hal itu akan membuat penyerapan
tenaga kerja ke sektor formal tak optimal.
"Pertumbuhan ekonomi kita dalam tujuh tahun terakhir itu berada di bawah enam persen. Itu tidak boleh lama-lama berada di sekitar itu. Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah enam persen," ujar Darmin di Jakarta, Selasa (24/4).
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengungkapkan perekonomian Indonesia sebenarnya tumbuh cukup baik, di kisaran lima persen. Terlebih, pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan penurunan angka inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk menyerap angkatan kerja. Padahal, jutaan penduduk Indonesia masih menganggur.
Di sisi lain, perekonomian dan perdagangan dunia mulai menggeliat. Hal ini akan meniupkan angin segar bagi negara yang berorientasi ekspor.
"Negara-negara yang lebih berorientasi ekspor itu akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding yang tidak berorientasi ekspor," terangnya.
Namun, saat ini Indonesia belum menjadi negara yang berorientasi ekspor. Pasalnya, ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk primer sumber daya alam seperti hasil pertambangan dan pertanian.
"Malaysia, Thailand sudah jauh berorientasi ekspor dibandingkan kita. Dibandingkan Vietnam, kita (Indonesia) kalah," ujarnya.
Jika dibiarkan terus-menerus, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kalah dari pertumbuhan ekonomi negara tetangga yang berorientasi ekspor.
Untuk itu, pemerintah selama tiga tahun terakhir terus melakukan upaya perbaikan, terutama dalam hal perbaikan iklim investasi dan industri guna mempercepat laju investasi dan ekspor Indonesia. Hal itu salah satunya dilakukan dengan deregulasi dan penyederhanaan perizinan.
Berdasarkan catatan Darmin, total peraturan dan perizinan di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai 31.937 peraturan. Belum lagi, aturan di tingkat pemerintah daerah yang mencapai 35.709 peraturan.
Kemudian, pemerintah juga membuat proses perizinan dan pemberian insentif fiskal melalui satu pintu, tidak lagi melalui berbagai K/L yang berbeda-beda.
Selain itu, pemerintah juga terus membangun proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung kegiatan ekonomi serta pemerataan ekonomi daerah.
Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menggelar program pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja industri bisa dipenuhi oleh angkatan kerja Indonesia. Dengan upaya tersebut, pemerintah berharap bisa segera mencapai pertumbuhan ekonomi enam persen.
"Kalau bisa, tahun depan (pertumbuhan ekonomi Indonesia) bisa mencapai itu (enam persen)," tutur Darmin.
(agi/bir)