Pengamat: Model Pertumbuhan Ekonomi RI Ciptakan Kesenjangan
Christine Novita Nababan | CNN Indonesia
Senin, 16 Apr 2018 13:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menilai model pertumbuhan ekonomi konstan yang banyak diterapkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berpotensi menciptakan lebih banyak kesenjangan pendapatan. Tidak cuma kesenjangan pendapatan, bahkan ketergantungan.
"Pemerintahan orde baru mampu meningkatkan legitimasi politiknya dengan membebaskan tekanan ekonomi akibat inflasi hingga 640 persen. Inflasi turun hingga 11 persen dan ekonomi mencapai 9,4 persen pada lima tahun pertama pemerintahan," tutur Suroto mengutip Antara, Senin (16/4).
Sejak saa itu, sambung dia, tensi politik apapun, jalan keluarnya adalah ekonomi harus tumbuh hingga Indonesia terjebak pada pertumbuhan ekonomi konstan.
"Selain ekonomi dualistik yang tak berubah strukturnya seperti pada masa kolonialisme, ternyata gempita pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi konstan hanya menyisakan ancaman defisit fiskal untuk menambal sulam masalah kemiskinan," imbuh dia.
Hal itu kemudian diperburuk dengan krisis ekologi yang terjadi akibat laju pertumbuhan komoditas ekstraktif yang ditopang oleh sektor tersier.
"Ekonomi kita terus bertumbuh hampir tanpa jeda hingga rata-rata lima persen, namun ternyata belum juga mampu menciptakan modalitas finansial pembangunan. Kita hanya mampu ciptakan ekonomi merembes ke atas yang setiap saat bisa tergerus oleh gejolak ekonomi dunia yang semakin tidak menentu," katanya.
Ia mengamati skala investasi asing semakin besar, utang membengkak, hingga ekonomi tumbuh dengan ketergantungan konsumsi yang tinggi pada importasi pangan dan energi.
Di sisi lain, harga komoditas ekstraktif selalu cenderungan turun secara relatif dibandingkan dengan sektor pangan.
Suroto juga mencatat dalam satu dasawarsa terakhir, ekonomi tumbuh di atas lima persen, namun ketimpangan dari kelompok elit kaya dengan kelompok menengah ke bawah mayoritas justru semakin konsentratif.
"Ini dapat dilihat dari rasio gini tetap kukuh bertengger di angka 0,40-an. Kue ekonomi yang ternyata 25 persen dikuasai hanya oleh 0,02 jumlah penduduk, dan kepemilikan aset nasional yang menganga lebar karena separuh lebih hanya dikuasai oleh satu persen elit kaya," terang Suroto.
Jika Indonesia tidak ingin terjebak pada ketergantungan pertumbuhan ekonomi konstan, maka dimensi pembangunan harus diarahkan ke dalam agenda demokratisasi ekonomi sebagaimana diperintahkan konstitusi.
"Perlu arah baru perubahan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih partisipatorik dan menaruh supremasi manusia lebih tinggi dari yang material. Ini semua demi keamanan ekonomi, keseimbangan ekologikal, keadilan sosial, dan stabilitas politik," katanya.
Ia mencontohkan Indonesia bisa belajar dari sukses Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang dalam hal meredistribusi kekayaan dan pendapatan dan memastikannya tidak lepas ke tangan pemodal besar.
"Setelah itu pengembangan sumberdaya manusia harus menjadi tumpuan. Mungkin, akan terjadi ketegangan karena terjadinya perlambatan ekonomi karena alokasi besar ke sektor pembiayaan sumberdaya manusia seperti ini. Ini harus terjelaskan dengan kepemimpinan yang kokoh dan tegas," tandasnya.
Suroto menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dalam waktu dekat sedang menuju ke puncaknya pada 2030 mendatang.
"Kebijakan ekonomi substitusi impor pangan dan energi perlahan digerakkan dengan mendorong industrialisasi skala besar dalam sektor ekonomi domestik," ucapnya.
Sementara negara maju banyak berkonsentrasi ke industri jasa yang padat modal, maka Indonesia bisa memilih untuk menampilkan keunggulan lain di sektor industri rumah tangga dan padat kerja, sehingga keuntungan ekonomi pada akhirnya bisa dapatkan dari dalamnya. (antara/bir)
"Pemerintahan orde baru mampu meningkatkan legitimasi politiknya dengan membebaskan tekanan ekonomi akibat inflasi hingga 640 persen. Inflasi turun hingga 11 persen dan ekonomi mencapai 9,4 persen pada lima tahun pertama pemerintahan," tutur Suroto mengutip Antara, Senin (16/4).
Sejak saa itu, sambung dia, tensi politik apapun, jalan keluarnya adalah ekonomi harus tumbuh hingga Indonesia terjebak pada pertumbuhan ekonomi konstan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain ekonomi dualistik yang tak berubah strukturnya seperti pada masa kolonialisme, ternyata gempita pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi konstan hanya menyisakan ancaman defisit fiskal untuk menambal sulam masalah kemiskinan," imbuh dia.
Hal itu kemudian diperburuk dengan krisis ekologi yang terjadi akibat laju pertumbuhan komoditas ekstraktif yang ditopang oleh sektor tersier.
Ia mengamati skala investasi asing semakin besar, utang membengkak, hingga ekonomi tumbuh dengan ketergantungan konsumsi yang tinggi pada importasi pangan dan energi.
Di sisi lain, harga komoditas ekstraktif selalu cenderungan turun secara relatif dibandingkan dengan sektor pangan.
Suroto juga mencatat dalam satu dasawarsa terakhir, ekonomi tumbuh di atas lima persen, namun ketimpangan dari kelompok elit kaya dengan kelompok menengah ke bawah mayoritas justru semakin konsentratif.
"Ini dapat dilihat dari rasio gini tetap kukuh bertengger di angka 0,40-an. Kue ekonomi yang ternyata 25 persen dikuasai hanya oleh 0,02 jumlah penduduk, dan kepemilikan aset nasional yang menganga lebar karena separuh lebih hanya dikuasai oleh satu persen elit kaya," terang Suroto.
Jika Indonesia tidak ingin terjebak pada ketergantungan pertumbuhan ekonomi konstan, maka dimensi pembangunan harus diarahkan ke dalam agenda demokratisasi ekonomi sebagaimana diperintahkan konstitusi.
"Perlu arah baru perubahan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih partisipatorik dan menaruh supremasi manusia lebih tinggi dari yang material. Ini semua demi keamanan ekonomi, keseimbangan ekologikal, keadilan sosial, dan stabilitas politik," katanya.
Ia mencontohkan Indonesia bisa belajar dari sukses Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang dalam hal meredistribusi kekayaan dan pendapatan dan memastikannya tidak lepas ke tangan pemodal besar.
"Setelah itu pengembangan sumberdaya manusia harus menjadi tumpuan. Mungkin, akan terjadi ketegangan karena terjadinya perlambatan ekonomi karena alokasi besar ke sektor pembiayaan sumberdaya manusia seperti ini. Ini harus terjelaskan dengan kepemimpinan yang kokoh dan tegas," tandasnya.
Suroto menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dalam waktu dekat sedang menuju ke puncaknya pada 2030 mendatang.
"Kebijakan ekonomi substitusi impor pangan dan energi perlahan digerakkan dengan mendorong industrialisasi skala besar dalam sektor ekonomi domestik," ucapnya.
Sementara negara maju banyak berkonsentrasi ke industri jasa yang padat modal, maka Indonesia bisa memilih untuk menampilkan keunggulan lain di sektor industri rumah tangga dan padat kerja, sehingga keuntungan ekonomi pada akhirnya bisa dapatkan dari dalamnya. (antara/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK