BPJS Tenaker Lirik Tambahan Iuran dari Tenaga Kerja Asing

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 25/04/2018 14:33 WIB
BPJS Tenaker Lirik Tambahan Iuran dari Tenaga Kerja Asing Tenaga kerja asing saat pulang kerja di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 5 April 2018. Pemerintah mengisyaratkan membuka pintu lebar-lebar bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk mencari nafkah di Tanah Air. Isyarat itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menilai penyederhanaan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) berpotensi menggemukkan dana kelolaan pelaksana program jaminan kesejahteraan pekerja tersebut. Pasalnya, TKA yang bekerja minimal 6 bulan, wajib ikut serta terdaftar dan membayar iuran sesuai ketentuan main yang berlaku.

Sebelumnya, penyederhanaan perizinan TKA telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA yang diteken Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018 lalu.

"Kami melihat ada potensi itu (tambahan dana iuran dari TKA)," terang Agus usai menghadiri pembukaan Seminar Nasional Ketenagakerjaan, Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Investment Dealing Room di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/4).



Namun demikian, Agus tak menyebutkan berapa potensi tambahan iuran dari tambahan peserta TKA. Saat ini, jumlah TKA yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 33 ribu pekerja dari 27,3 juta peserta aktif.

Yang pasti, ia melanjutkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup tenaga kerja lokal maupun TKA yang tercatat telah bekerja selama lebih dari enam bulan.

Selain itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. "Besaran iuran baik itu pekerja asing maupun pekerja nasional sama," ujarnya.


Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia mencapai 126 ribu orang pada tahun lalu. Jumlah TKA di Indonesia itu masih jauh di bawah Malaysia 1,8 juta orang pada 2017, Singapura 1,4 juta orang pada 2017, dan Thailand 1,7 juta orang pada 2016.

Dengan keluarnya perpres tersebut, jumlah TKA yang terdaftar berpotensi meningkat dan membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target jumlah peserta tahun ini yang mencapai 29 juta.

"Dengan penambahan jumlah peserta, akan meningkatkan total iuran," katanya.


Per akhir Maret 2018, total dana kelolaan badan milik negara ini mencapai Rp321,2 triliun atau 87,3 persen dari target tahun ini, yaitu Rp367,8 triliun.

Penempatan dana kelolaan mayoritas berada di surat utang yaitu berkisar 61 persen dari total dana kelolaan. Kemudian, deposito sembilan persen persen, saham 19 persen, reksa dana 10 persen, dan investasi langsung 1 persen.

Penempatan dana kelolaan tersebut telah menyetorkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp8,6 triliun dari target Rp32 triliun. Adapun tingkat imbal hasil (yield) mencapai 10,2 persen, naik dari posisi akhir tahun lalu 9,4 persen, mengikuti perkembangan pasar. (bir)