Pertamina Targetkan 67 Titik BBM Satu Harga Rampung Kuartal 3
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 17 Mei 2018 09:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan 67 titik lembaga penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga paling lambat pada kuartal ketiga tahun ini.
"Sampai saat ini, ada empat lokasi yang (lembaga penyalur) sudah beroperasi, sembilan lokasi sedang dalam proses pembangunan dan 54 lokasi sedang menunggu perizinan dari pemerintah daerah," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Kantor Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), Rabu (16/5).
Guna mempercepat proses administrasi perizinan, Nicke bakal meminta dispensasi agar perizinan bisa berlangsung paralel dengan proses pembanguan. Selama ini, masalah administrasi perizinan di daerah menjadi kendala perseroan. Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.
"Kami juga mempercepat sisi spesifikasi dan proses pembangunannya. Kami sudah buat standar bentuk SPBU di BBM satu harga ini," ujarnya.
Sebagai informasi, program BBM satu harga merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Joko Widodo. Dalam program ini, jenis BBM Premium dan Solar dibanderol sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, terutama di daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Saat ini, solar bersubsidi dijual Rp5.150 per liter dan Premium di luar wilayah Jawa, Madura, dan Bali dijual Rp6.450 per liter.
Sepanjang tahun lalu, terdapat 57 titik BBM Satu Harga yang telah terealisasi. Pemerintah menargetkan setidaknya ada 170 titik BBM satu harga hingga 2019. Sebanyak 160 titik di antaranya menjadi tugas Pertamina dan 10 titik sisanya menjadi tugas AKR Corporindo. (agi)
"Sampai saat ini, ada empat lokasi yang (lembaga penyalur) sudah beroperasi, sembilan lokasi sedang dalam proses pembangunan dan 54 lokasi sedang menunggu perizinan dari pemerintah daerah," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Kantor Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), Rabu (16/5).
Guna mempercepat proses administrasi perizinan, Nicke bakal meminta dispensasi agar perizinan bisa berlangsung paralel dengan proses pembanguan. Selama ini, masalah administrasi perizinan di daerah menjadi kendala perseroan. Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga mempercepat sisi spesifikasi dan proses pembangunannya. Kami sudah buat standar bentuk SPBU di BBM satu harga ini," ujarnya.
Sebagai informasi, program BBM satu harga merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Joko Widodo. Dalam program ini, jenis BBM Premium dan Solar dibanderol sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, terutama di daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Saat ini, solar bersubsidi dijual Rp5.150 per liter dan Premium di luar wilayah Jawa, Madura, dan Bali dijual Rp6.450 per liter.
Sepanjang tahun lalu, terdapat 57 titik BBM Satu Harga yang telah terealisasi. Pemerintah menargetkan setidaknya ada 170 titik BBM satu harga hingga 2019. Sebanyak 160 titik di antaranya menjadi tugas Pertamina dan 10 titik sisanya menjadi tugas AKR Corporindo. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK