Tunda Bayar Klaim, Surat Minta Maaf AJB Bumiputera Beredar

Dinda Audriene Mutmainah, CNN Indonesia | Kamis, 24/05/2018 20:29 WIB
Tunda Bayar Klaim, Surat Minta Maaf AJB Bumiputera Beredar AJB Bumiputera 1912 menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran klaim kepada pemegang polis dalam sepucuk surat yang beredar. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran klaim kepada pemegang polis. Perusahaan berdalih pembayaran klaim tertunda karena restrukturisasi yang tengah dilakukan manajemen.

Dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com, manajemen AJB Bumiputera mengatakan perlu melakukan proses penjadwalan ulang pembayaran klaim. Dengan demikian, pemegang polis tak bisa mendapatkan uang pembayaran klaim sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya.

"Proses pembayaran klaim Bapak/Ibu pemegang polis mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya. Melalui surat ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," demikian bunyi surat manajemen tertanggal 23 Mei 2018 yang diteken Pengelola Statuter AJB Bumiputera Adhie Massardi tersebut.


Namun, Adhie menekankan hak pemegang polis tetap dilindungi, meski perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan arahan regulator Otorias Jasa Keuangan (OJK).

"Sehingga, Bapak/Ibu pemegang polis tidak perlu khawatir," terang Adhie.

Namun, AJB Bumiputera tak memberikan kepastian kepada pemegang polis kapan tepatnya pembayaran klaim bisa dilakukan. Adhie hanya menyebut pembayaran klaim akan mundur dari jadwal yang seharusnya.

"Bahwa pada saatnya nanti klaim Bapak/Ibu akan terbayarkan," jelasnya.


Tunda Bayar Klaim, Surat Minta Maaf AJB Bumiputera BeredarSurat permintaan maaf AJB Bumiputera 1912 kepada pemegang polis karena tertundanya pembayaran klaim. (Dok. Istimewa).

Sayangnya, Adhie belum merespons ketika CNNIndonesia.com mencoba untuk mengkonfirmasi surat permohonan maaf ini.

Sebelumnya, OJK mengatakan total klaim AJB Bumiputera per Mei 2018 menyentuh sekitar Rp1 triliun.

"Totalnya sekitar Rp1 triliun (klaim), tapi ada beberapa jenis produk. Ini yang harus diselesaikan," tutur Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi.

Riswinandi menyebut perusahaan masih memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari premi lanjutan yang dibayarkan oleh pemegang polis.


Kini, OJK sedang dalam proses membentuk manajemen baru di perusahaan asuransi tertua tersebut untuk menggantikan peran pengelola statuter yang sudah bekerja sejak 2016 lalu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk segera memroses dan menunjuk manajemen baru. Perombakan manajemen baru ini tak hanya mencakup jajaran direksi, melainkan juga komisaris.

"Kami terus mendorong BPA untuk dilakukan proses penunjukkan direksi baru guna menggantikan tugas, fungsi, dan wewenang pengelola statuter," pungkasnya. (bir)