OJK Cabut Izin Usaha BPR di Padang

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Jumat, 25/05/2018 13:53 WIB
OJK Cabut Izin Usaha BPR di Padang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Budisetia di Padang, Sumatra Barat, karena tak mampu menambah permodalan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Budisetia di Padang, Sumatra Barat terhitung mulai hari ini, Jumat (25/5). Pencabutan dilakukan karena bank tak mampu menambah permodalan guna menyehatkan kinerja keuangan.

Pencabutan tertuang dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-98/D.03/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Budisetia.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Barat Darwisman menjelaskan sebelum mencabut izin usaha, OJK telah memasukkan BPR Budisetia sebagai bank dalam pengawasan khusus pada 27 Februari 2018.


Pasalnya, bank memiliki kinerja keuangan yang buruk dan tak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lalu, regulator meminta bank melakukan penyehatan dalam kurun waktu 60 hari, hingga 27 April 2018. Namun, upaya penyehatan itu rupanya tak berhasil dilakukan sampai batas waktu berakhir.

"Bank tidak dapat memperbaiki kondisi untuk keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum paling kurang 8 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dengan pencabutan izin usaha itu, maka fungsi penjaminan dan proses likuidasi dana nasabah akan dialihfungsikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).


Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.

"OJK mengimbau nasabah BPR Budisetia untuk tetap tenang, karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sepanjang memenuhi aturan yang berlaku," katanya.

Bersamaan dengan itu, OJK menyebut bahwa nasabah yang berkepentingan dengan BPR Budisetia, dapat segera mendatangi kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.


(bir)